Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semasa SMP, Jokowi Dikenal sebagai Sosok Pendiam, Kalem, dan Tak Pernah Macam-macam

Kompas.com - 17/10/2022, 16:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

SOLO, KOMPAS.com - Karakter tenang dan tidak banyak bicara pada sosok Presiden Joko Widodo yang kita lihat saat ini, rupanya memang sudah bawaan sejak kecil hingga remaja.

Hal itu dikonfirmasi rekan satu angkatan Jokowi di SMPN 1 Surakarta bernama Utomo Putro saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (15/10/2022).

"Beliau itu dulu terkenal pendiam, anteng, kalem, dan enggak pernah macam-macam," ujar Utomo.

Utomo sebenarnya tidak pernah satu kelas dengan Jokowi pada masa SMP. Saat pertama kali menjejak kelas 1 pada Januari 1974, Utomo ditempatkan ke kelas 1-B. 

Baca juga: KSP Sebut Isu Ijazah Palsu Digulirkan karena Khawatir Pengaruh Jokowi pada 2024

Sementara Jokowi masuk ke kelas 1-C. Begitu pula kelas 2 dan 3, Utomo tidak sekelas dengan Jokowi.

Pada zaman itu, formasi siswa/i tak berubah meskipun naik ke kelas selanjutnya. Oleh sebab itu, teman sekelas pada kelas 1 akan bertahan hingga lulus.

Adapun, waktu kelulusan angkatan Utomo dan Jokowi adalah November 1976.

Meski demikian, pada saat kelas 2 SMP, Utomo diberikan kepercayaan untuk menjadi Wakil Ketua OSIS SMPN 1 Surakarta. Oleh sebab itu, ia sering berinteraksi dengan teman seangkatan di luar kelasnya, termasuk Jokowi.

"Kalau ditanya ke teman-teman satu kelas, atau guru-gurunya, pasti semua bilang sama. Pak Jokowi itu dulunya anteng, pendiam," ujar Utomo.

"Misalnya pas jam istirahat kan ada waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit. Keluar semua ke kantin atau main. Itu kalau ketemu, ya cuma say halo saja. Memang tidak banyak bicara," lanjut dia.

Sebagai saksi yang melihat sendiri perjalanan Jokowi di masa SMP, Utomo sekaligus menepis kabar yang menyebut bahwa ijazah Jokowi palsu.

Baca juga: Ketika Mantan Guru dan Teman Seangkatan Presiden Jokowi di SMAN 6 Solo Gelisah dan Angkat Bicara soal Isu Ijazah Palsu

Bahkan ia berani menyandingkan ijazahnya dengan ijazah SMP Jokowi untuk membuktikan keasliannya.

"Karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Jokowi merupakan alumni SMP Negeri 1 Surakarta, yakin banget. Ijazahnya sama, ditandagangani oleh kepala sekolah yang sama," ujar dia.

 

 

Diberitakan sebelumnya, kabar ijazah palsu Jokowi muncul setelah seseorang bernama Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Bambang yang merupakan penulis buku "Jokowi Undercover" menggugat Jokowi ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019.

Tak hanya Jokowi, pihak yang digugat lainnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Gugatan itu terdaftar dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum (PMH).

Baca juga: CEK FAKTA: Duduk Perkara Ijazah SMA Presiden Jokowi

Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU.

Belakangan, Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau penistaan agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Sugik Nur sebagai tersangka.

Pentersangkaan keduanya merujuk pada video yang diunggah Sugik Nur di channel Youtube-nya, Gus Nur 13 Official.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com