Baru 90,78 Persen Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum Layak Baku, Wapres: Ini Alarm!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021, rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,78 persen.

Ma'ruf mengatakan, capaian tersebut merupakan sebuah alarm peringatan karena pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2024 mendatang.

"Capaian sementara ini patut menjadi alarm bagi kita. Waktu yang tersisa menuju 2024 harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan kinerja kita bersama," kata Ma'ruf dalam acara peluncuran Indonesia Water Fund, Senin (17/10/2022).

Baca juga: Wapres Minta Pemerintah Daerah Bersiap Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem

Ma'ruf menuturkan, tren kenaikan cakupan layanan air bersih masih perlu didorong karena dalam 3 tahun terakhir cakupan itu hanya naik sebesar 1,5 persen.

Di samping itu, ia menyebutkan, akses terhadap air minum aman juga masih berada di bawah target yakni 12 persen dari 15 persen, begitu pula dengan akses air minum perpipaan yang baru di angka 19 persen dari target 30 persen pada 2024.

Ma'ruf pun menegaskan, hak atas air merupakan pengejawantahan dari pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia yang diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Wapres Sebut TGIPF Akan Ungkap Siapa yang Tanggung Jawab atas Tragedi Kanjuruhan

Ia mengatakan, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan variabel vital yang turut menentukan kualitas kesehatan seseorang.

"Untuk itu, pengelolaan air sebagai kekayaan nasional sekaligus kebutuhan rakyat, tak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ma'ruf.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini pun mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN yang telah membuat terobosan dengan menghadirkan program Indonesia Water Fund.

Baca juga: Wapres Ingatkan Lukas Enembe Bersikap Kooperatif

"Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN," ujar Ma'ruf.