Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Bakal Pantau Gaya Hidup Pejabat Polri

Kompas.com - 16/10/2022, 09:13 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengawal sejumlah arahan presiden Joko Widodo yang berikan kepada pejabat tinggi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Sabtu (14/10/2022) lalu.

Diketahui, Presiden Jokowi memberikan arahan secara langsung kepada para pejabat yang terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) Markas Besar (Mabes) Polri, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) seluruh Indonesia.

Dalam arahanya, Kepala Negara meminta pejabat Polri dan anggotanya tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah situasi perkembangan resesi ekonomi global dan setiap pejabat dan anggota Polri diminta memiliki sense of cricis.

"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, poin-poin arahan Presiden terhadap Polri akan dipantau dan dilakukan penilaian oleh Kompolnas, Termasuk gaya hidup mewah," ujar Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/10/2022).

Baca juga: Titah Jokowi ke Perwira Polri: Jangan Sewenang-wenang dan Rem Total Gaya Hidup Mewah!

"Hasil pantauan Kompolnas akan disampaikan kepada Presiden dan juga Kapolri. Kami akan terus memantau gaya hidup anggota Polri yang dimaksud Presiden," ucap dia.

Kendati demikian, Kompolnas meyakini bahwa seluruh pejabat Polri yang hadir maupun pejabat lainnya yang berhalangan hadir, begitu juga seluruh anggota Polri akan mampu melaksanakan arahan Kepala Negara tersebut.

“Karena bagaimana pun dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Profesi, telah ada tuntutan kepada anggota Polri untuk tidak menunjukan bergaya hidup mewah,” kata Yusuf.

Baca juga: Kisah Aipda Rodi Salam, Merasa Kaya Bukan dari Barang Mewah, Cukup Ajari Anak-anak Pariaman Bahasa Inggris

Menurut dia, arahan Presiden Jokowi berfungsi sebagai penggugah komitmen dan konsistensi untuk mengejawantahkan Tri Brata dan Catur Prasetia serta Kode Etik Profesi sebagai anggota Polri.

Dalam hal memberikan arahan, kata Yusuf, Presiden menekankan agar para pejabat Polri bisa menghentikan alias “ngerem” gaya hidup mewah.

Sebab, berdasarkan hasil survei yang diyakini Presiden, gaya hidup mewah merupakan salah satu bagian yang keluhan masyarakat.

“Di sini seolah tampak adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu Presiden mengharapkan agar anggota Polri dalam bergaya hidup tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” papar Yusuf.

Apalagi, lanjut dia, dalam hasil suatu penelitian gaya hidup merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anggota Polri melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, Kompolnas menilai arahan Presiden Jokowi kepada pejabat tinggi di Korps Bhayangkara itu sudah sangat tepat.

“Polri harus Presisi dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” kata Yusuf.

“Kompolnas tegak lurus kepada arahan Presiden dalam mengawasi kinerja dan integritas Polri,” tuturnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com