Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2022, 17:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto tak mempersoalkan banyaknya partai lain yang mengusulkan salah satu kader PDI-P yaitu Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Termasuk, kata dia, soal nama Ganjar menjadi yang paling banyak diusulkan sebagai capres oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Ya, namanya usulan. Yang mengusulkan Pak Prabowo ada, yang mengusulkan Mbak Puan ada. Yang usulkan Pak Ganjar ada, terus yang mengusulkan Pak Sandi ada. Namanya usulan, negara demokrasi," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Ganjar Pranowo Paling Banyak Disebut sebagai Capres oleh DPW PPP

Namun, menurut Hasto, PDI-P masih enggan membicarakan tokoh capres maupun calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusung pada Pemilu 2024.

Pasalnya, PDI-P tengah fokus pada mengatasi persoalan ekonomi. Hal ini disebut sebagai skala prioritas PDI-P.

"Itu yang dilakukan. Masalah capres dan cawapres itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri," ucapnya.

Ia melanjutkan, seluruh anggota PDI-P juga dilarang berbicara pencapresan.

"Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres cawapres karena itu nanti akan diputuskan, yang penting kami mempersiapkan bergerak bersama rakyat," tambah Hasto.

Baca juga: Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Bergabung dengan Koalisi Baru

Menurut Hasto, PDI-P memastikan akan mencari pemimpin yang betul-betul mampu memikul tanggung jawab.

Dia mengingatkan bahwa beban berat akan dipikul calon pemimpin bangsa ke depannya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan sosok yang paling banyak dijagokan untuk menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 oleh DPW PPP se-Indonesia.

"Sementara Ganjar Pranowo yang paling banyak disebut. Tapi PPP kan punya 34 DPW, kurang dari 10 DPW yang bicara soal pencapresan," kata Arsul kepada Kompas.com, Rabu (12/10/2022).

Arsul menjelaskan, PPP menggunakan sistem bottom-up dalam menjaring nama yang akan diusung sebagai calon presiden.

Baca juga: Gus Yahya Tolak Diusulkan Jadi Capres PPP Jatim, Waketum: Kami Harus Hormati...

Dengan demikian, kata Arsul, akan muncul nama-nama bakal calon presiden yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

Ia mencontohkan, DPW PPP DKI Jakarta condong mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sedangkan Ganjar unggul di Sumatera Utara, Sulaewsi, dan Banten.

Selain itu, di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah muncul sejumlah nama seperti Ganjar, Anies, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Sebagai DPP PPP, kami memahami bahwa dengan banyak nama atau nama yang berbeda itu justru memberi ruang ada kami untuk bisa lebih luwes dalam bermusyawarah dengan koalisi kami, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," ujar Arsul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan dalam Kampanye Pemilu

Larangan dalam Kampanye Pemilu

Nasional
Sosok Edward Hutahaean Diungkap Eks Dirut Bakti Kominfo, Klaim Bisa Amankan Kasus BTS 4G

Sosok Edward Hutahaean Diungkap Eks Dirut Bakti Kominfo, Klaim Bisa Amankan Kasus BTS 4G

Nasional
Tanggal 30 September Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 September Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies-Cak Imin Bertemu Rizieq Shihab, PKB Tegaskan Bukan Terkait Pilpres

Anies-Cak Imin Bertemu Rizieq Shihab, PKB Tegaskan Bukan Terkait Pilpres

Nasional
Tegaskan Posisi Ganjar Tetap Capres, TPN Ubah Nama Jadi TPN Ganjar Presiden

Tegaskan Posisi Ganjar Tetap Capres, TPN Ubah Nama Jadi TPN Ganjar Presiden

Nasional
Anies-Cak Imin Bertemu Rizieq Shihab di Petamburan

Anies-Cak Imin Bertemu Rizieq Shihab di Petamburan

Nasional
Ombudsman Singgung Bahlil Bermain Kata Soal Pemindahan Warga

Ombudsman Singgung Bahlil Bermain Kata Soal Pemindahan Warga

Nasional
Cak Imin: Kaesang Putra Pak Jokowi, Tentu Semua Harus Waspada

Cak Imin: Kaesang Putra Pak Jokowi, Tentu Semua Harus Waspada

Nasional
Anies-Cak Imin Siap jika Hanya Ada 2 Poros di Pilpres 2024

Anies-Cak Imin Siap jika Hanya Ada 2 Poros di Pilpres 2024

Nasional
Anies Sebut Koalisi Perubahan Akan Deklarasi Bersama Saat Pendaftaran Capres-Cawapres di KPU

Anies Sebut Koalisi Perubahan Akan Deklarasi Bersama Saat Pendaftaran Capres-Cawapres di KPU

Nasional
Ahli Waris Ismail Marzuki Cari Penjiplak Lagu 'Halo-Halo Bandung' Jadi 'Helo Kuala Lumpur'

Ahli Waris Ismail Marzuki Cari Penjiplak Lagu "Halo-Halo Bandung" Jadi "Helo Kuala Lumpur"

Nasional
Keluarga Ismail Marzuki Kecewa Lagu Halo-Halo Bandung Dijiplak, Cederai Karya Intelektual

Keluarga Ismail Marzuki Kecewa Lagu Halo-Halo Bandung Dijiplak, Cederai Karya Intelektual

Nasional
PPP Bakal Bertemu Arsul Sani Besok, Bicara Posisi di Partai Usai Terpilih Jadi Hakim MK

PPP Bakal Bertemu Arsul Sani Besok, Bicara Posisi di Partai Usai Terpilih Jadi Hakim MK

Nasional
Peneliti Badan Keahlian DPR: Pengembangan Postur TNI Harusnya Didasarkan pada Ancaman, tapi Nyatanya...

Peneliti Badan Keahlian DPR: Pengembangan Postur TNI Harusnya Didasarkan pada Ancaman, tapi Nyatanya...

Nasional
Bursa Karbon Diluncurkan, Pertamina Patra Niaga Lakukan Pembelian Perdana Sertifikat Penurunan Emisi Karbon

Bursa Karbon Diluncurkan, Pertamina Patra Niaga Lakukan Pembelian Perdana Sertifikat Penurunan Emisi Karbon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com