Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kenapa Kepala Daerah Korupsi? Karena Ada Proses yang Salah Saat Mereka Mau Maju"

Kompas.com - 13/10/2022, 07:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung diakui memang masih banyak memiliki kekurangan, salah satunya karena kepala daerah terpilih yang justru terjerat kasus korupsi.

Namun, mengembalikan proses pemilihan langsung menjadi tidak langsung seperti pada era Orde Baru, dianggap bukanlah solusi untuk menyelesaikan praktik korup kepala daerah. 

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menilai, persoalan korupsi kepala daerah sebenarnya bisa diatasi apabila ada komitmen dari elite partai politik untuk tidak membebani calon kepala daerah dengan mahar yang tinggi.

Baca juga: Pimpinan MPR Sebut Wacana Kembalikan Pilkada Ke DPRD Berasal dari Wantimpres

Diakui Saan bahwa adanya korupsi kepala daerah tidak terlepas dari proses yang salah ketika seorang calon kepala daerah hendak dicalonkan. Hal inilah, yang menurut dia, harus dihilangkan.

"Itu kan akibat tadi, politik transaksional terlalu besar. Misalnya terkait dengan mahar," kata Saan saat dihubungi, Selasa (11/10/2022).

"Kan kenapa misalnya mereka melakukan itu (korupsi)? Karena ada proses yang salah. Proses yang salah ketika mereka mau maju," imbuhnya.

Baca juga: Pimpinan MPR Pastikan Pilkada Langsung 2024 Tetap Ada

Meski demikian, ia tak sepakat bila mengembalikan pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung merupakan solusi untuk menekan kasus korupsi kepala daerah.

"Belum ada alasan itu," ucapnya.

"Kalau semua elite punya komitmen yang sama untuk tidak melakukan itu, kan biaya lebih murah," imbuhnya.

Wacana mengembalikan pilkada langsung menjadi tidak langsung mencuat saat Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kompleks Parlemen, awal pekan ini.

Baca juga: Soal Pilkada lewat DPRD, Pimpinan Komisi II: Kalau Kembali ke Sana Kan Mundur

Bamsoet menyampaikan bahwa wacana itu muncul karena adanya kekhawatiran semakin banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sehingga harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat penegak hukum lainnya.

Saan menambahkan, untuk melihat apakah ada dampak atas penyelenggaraan pilkada langsung dengan praktik korupsi kepala daerah, perlu dibuat kajian mendalam. Misalnya, dengan membuat persentase berapa banyak kepala daerah terpilih yang tersangkut kasus rasuah dengan yang tidak.

"Dibuat persentasenya itu. Jadi, kalau misalnya dibuat persentase dari 500 sekian kepala daerah hasil pilkada, bupati, wali kota, terus 33 gubernur hasil pilkada berapa persen yang misalnya, ada melakukan tindak pidana korupsi. Dibuat persentasenya," tutur Saan.

Baca juga: Bamsoet Pertimbangkan Evaluasi Pilkada Buntut Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap karena Korupsi

"Nah kenapa mereka melakukan itu. Oh ternyata ada biaya. Kita coba pikirkan itu. Menurut saya ya," tambah politikus Nasdem itu.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang menilai, tidak ada jaminan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menghilangkan praktik transaksional dalam kontestasi daerah itu

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com