Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Bersikap Netral soal Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Tak Perlu Pecat Menteri

Kompas.com - 12/10/2022, 10:52 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berpendapat, Presiden Joko Widodo baiknya tak terlalu reaktif dengan langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Menurut dia, Jokowi tak perlu memecat menteri-menterinya yang berasal dari Nasdem hanya karena partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies yang notabene dari kalangan oposisi.

"Harusnya Pak Jokowi ambil sikap netral, mau Nasdem mencalonkan siapa saja terserah," kata Djayadi kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Soal Pencapresan Anies, Politisi Nasdem Minta Hasto Tak Campuri Urusan Partai Lain

Menurut Djayadi, deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem tak menyalahi kerja sama koalisi dengan pemerintahan Jokowi.

Sebabnya, kesepakatan koalisi dengan Jokowi berlangsung untuk pemerintahan 2019-2024. Sementara, Nasdem mengusung Anies untuk Pemilu 2024.

"Nasdem mendukung Anies, mereka tidak menyalahi kesepakatannya untuk berkoalisi, karena kesepakatan berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi, bukan untuk koalisi Pilpres 2024," ujarnya.

Djayadi mengatakan, pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan Pemilu 2024.

Sehingga, wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang, seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain.

Baca juga: Soal Potensi Menterinya Kena Reshuffle, Nasdem: Hormati Independensi Parpol

Dengan situasi demikian, tidak mungkin tujuh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi.

Lagi pula, lanjut Djayadi, siapa pun capres yang terpilih lewat Pemilu 2024, nantinya perlu bersinggungan dengan Jokowi untuk meneruskan program-program pemerintahan.

Oleh karenanya, seharusnya presiden tetap bersikap netral terhadap seluruh partai politik, terlepas dari siapa pun capres yang mereka usung.

"Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mendepak mereka dari pemerintahan," ujarnya.

Djayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

Menurut dia, partai seharusnya tidak ikut campur terkait ini, termasuk PDI-P sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi.

"Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com