Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Kata Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto enggan memberikan tanggapan soal usulan Majelis Permusyawaratan (MPR) tentang wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Menurut Wiranto, dirinya sudah memberikan penjelasan di MPR pada Senin (10/10/2022).

"Sudah saya jelaskan di MPR kemarin. Sudah ya. Ngulang-ngulang saja," kata Wiranto usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan pada Selasa (11/10/2022).

Baca juga: MPR dan Wantimpres Kaji Opsi Kepala Daerah Dipilih DPRD

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai wacana tersebut harus melihat regulasinya terlebih dulu.

"Ya dilihat regulasinya," kata Moeldoko singkat.

Adapun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan wacana kepala daerah dipilih DPRD konteksnya baru sebatas usulan.

Sebagaimana diketahui, politisi Golkar yang juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang pertama kali mengungkapkan soal wacana tersebut.

Baca juga: Bamsoet Pertimbangkan Evaluasi Pilkada Buntut Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap karena Korupsi

"Itu kan baru usulan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa.

Diberitakan sebelumnya, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya dan Wantimpres tengah mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Ia menyebutkan, kedua lembaga ini sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tapi melalui DPRD.

“Mengembalikan pemilihan melalui DPRD juga sebenarnya demokratis. Karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” tutur Bamsoet dalam keterangannya, Selasa.

Ia menilai, kajian pada penyelenggaraan pilkada dipilih DPRD bisa dilakukan. Sebab, dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.

Baca juga: Bamsoet Sebut Banyak Pengusaha Mengeluh Dimintai Sumbangan Saat Pilkada

Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menurut Bamsoet, tetap memenuhi asas demokrasi.

Bamsoet pun ingin melihat dampak dari pelaksanaan pilkada secara langsung, apakah baik untuk masyarakat, atau justru memperbanyak praktik korupsi?

“MPR RI dan Wantimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektivitas Pilkada langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebut dia.