Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sebut Indonesia Bisa Segera Akhiri Pandemi, jika Covid-19 Landai Sampai Februari 2023

Kompas.com - 12/10/2022, 05:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bisa segera lepas dari status pandemi.

Namun, menurut Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) luar Jawa-Bali itu, hal tersebut dapat terjadi jika sampai Februari 2023 kasus Covid-19 di Tanah Air terpantau landai.

"Kalau kita bisa jaga di bulan Februari (2023) kasusnya landai maka kita bisa lepas dari pandemi Covid-19 ini," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Epidemiolog Imbau Warga Tetap Disiplin Prokes Setelah Status Pandemi Dicabut

Pada Selasa, dirinya dan menteri terkait melaporkan perkembangan kondisi Covid-19 di Indonesia kepada Presiden Jokowi.

Airlangga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan dalam enam bulan terakhir perkembangan kasusnya sudah mulai melandai.

Untuk kasus konfirmasi Covid-19 harian secara nasional atau seven days moving average Indonesia berada di angka 1.195.

Baca juga: Menuju Akhir Pandemi Covid-19, Epidemiolog: Kebijakan Mitigasi Harus Dievaluasi

"Sehingga relatif rendah. Dan berdasarkan data Rt (reproduksi efektif) kita bisa mencapai kurang dari 1 dalam tiga bulan terakhir," lanjut Airlangga.

Dia pun menuturkan selama enam bulan terakhir ini perkembangan kasus positif Covid-19 juga relatif landai.

Melihat perkembangan data yang ada, kata Airlangga, Presiden Jokowi meminta PPKM dievaluasi sampai dengan akhir Oktober ini.

"Dan akhir bulan depan nanti akan ditentukan terkait pelaksanaan PPKM ke depan. Disertai catatan bahwa booster atau vaksinasi di-ekstensifikasikan di bulan November, Desember dan Januari," tambahnya.

Baca juga: Siapkah Jakarta Hadapi Akhir Pandemi Covid-19? Begini Kata Ahli

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, status pandemi Covid-19 masih terus dievaluasi oleh badan kesehatan dunia (WHO).

WHO melakukan evaluasi atas public health emergency of International concern setiap tiga bulan sekali.

"Saya lupa terakhir kapan dilakukannya sekitar dua bulan yang lalu nanti mereka akan mereview statusnya seperti apa. Tapi kembali lagi status pandemi istilahnya PHEC akan menentukan di rapat tiga bulanan akan update lagi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com