JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menilai Partai Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak berdasar.
Pernyataan itu dilontarkan tak lama setelah Nasdem menetapkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Nasdem pun disebut berhak mengajukan kandidat capres sebagai wujud menjalankan fungsi politik.
"Tudingan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden sangat tidak mendasar," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro melalui pesan WhatsApp, Selasa (11/10/2022).
Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru
Bawono mengatakan, penilaian apakah Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya berdasarkan sikap mereka yang mengusung Anies sebagai Capres 2024.
"Penilaian apakah Partai Nasdem masih sejalan atau tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa didasarkan atas hal tersebut, melainkan didasarkan pada komitmen dalam menjalankan program-program pemerintahan oleh menteri-menteri dari Partai Nasdem di kabinet," ucap Bawono.
Menurut dia, Nasdem mempunyai hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024.
Selain itu, kata Bawono, dengan mendukung Anies sebagai bakal Capres 2024 maka Nasdem juga menjalankan fungsi dari sebuah partai politik, yakni rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional.
Baca juga: Nasdem Klaim Perkembangan Koalisi dengan Demokrat-PKS Semakin Menggembirakan
"Karena itu merupakan bagian dari hak Partai Nasdem sebagai partai politik untuk mengajukan calon kepada publik," ucap Bawono.
Di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDI-P di Jakarta, pada Minggu (9/10/2022) kemarin Hasto menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek dalam lukisan itu.
"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya.
Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Waketum Nasdem: Kalau Anies jadi Presiden, Parpol Lain Diajak Ikut Urus Negara
"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.
Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'biru' yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan.
"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.
Nasdem langsung menanggapi pernyataan Hasto. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang dinilai sebagai sindiran.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.