Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/10/2022, 14:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menilai Partai Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak berdasar.

Pernyataan itu dilontarkan tak lama setelah Nasdem menetapkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Nasdem pun disebut berhak mengajukan kandidat capres sebagai wujud menjalankan fungsi politik.

"Tudingan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden sangat tidak mendasar," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro melalui pesan WhatsApp, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru

Bawono mengatakan, penilaian apakah Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya berdasarkan sikap mereka yang mengusung Anies sebagai Capres 2024.

"Penilaian apakah Partai Nasdem masih sejalan atau tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa didasarkan atas hal tersebut, melainkan didasarkan pada komitmen dalam menjalankan program-program pemerintahan oleh menteri-menteri dari Partai Nasdem di kabinet," ucap Bawono.

Menurut dia, Nasdem mempunyai hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024.

Selain itu, kata Bawono, dengan mendukung Anies sebagai bakal Capres 2024 maka Nasdem juga menjalankan fungsi dari sebuah partai politik, yakni rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional.

Baca juga: Nasdem Klaim Perkembangan Koalisi dengan Demokrat-PKS Semakin Menggembirakan

"Karena itu merupakan bagian dari hak Partai Nasdem sebagai partai politik untuk mengajukan calon kepada publik," ucap Bawono.

Di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDI-P di Jakarta, pada Minggu (9/10/2022) kemarin Hasto menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek dalam lukisan itu.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya.

Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Waketum Nasdem: Kalau Anies jadi Presiden, Parpol Lain Diajak Ikut Urus Negara

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'biru' yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Nasdem langsung menanggapi pernyataan Hasto. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang dinilai sebagai sindiran.

Baca juga: Heran Disindir PDI-P soal Etika Politik Setelah Usung Anies Capres, Nasdem: Gerindra Juga Sudah Deklarasi

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Nasional
Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Nasional
KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Nasional
Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Nasional
Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Nasional
Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Nasional
Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Nasional
Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Nasional
Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Nasional
Gerilya Para Elite PSI demi 'Menjemput' Kaesang Pangarep

Gerilya Para Elite PSI demi "Menjemput" Kaesang Pangarep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com