Bamsoet Sebut Banyak Pengusaha Mengeluh Dimintai Sumbangan Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendapat keluhan dari banyak pengusaha yang dimintai sumbangan oleh calon kepala daerah di daerahnya masing-masing saat kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Para pengusaha itu mengeluh lantaran semua calon kepala daerah yang ada di wilayah itu meminta uang.

Baca juga: Bamsoet: 5 KPK Pun Tak Mampu Berantas Korupsi di Indonesia...

Hal tersebut tentu membuat pengusaha pusing jika memiliki usaha-usaha lain di berbagai daerah, yang mana juga diminta menyumbangkan uang.

"Banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah, ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya satu calon, tapi dua, tiga calon, di daerah yang sama," ujar Bamsoet dalam jumpa pers di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2022).

"Kalau di beberapa daerah pada saat yang sama serentak, ini pusinglah barang itu. Saya banyak teman-teman Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) yang ngeluh kepada saya," sambung Bamsoet.

Baca juga: Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, Adi Wibowo Divonis 4 Penjara

Oleh karena itu, Bamsoet berencana mengevaluasi pilkada yang dilangsungkan di Indonesia.

Dia menerangkan, evaluasi itu baru bersifat diskusi.

Dirinya pun sudah meminta sejumlah pihak seperti akademisi ikut mengkaji hal tersebut.

Rencana ini muncul diawali karena Bamsoet bertanya-tanya, kenapa banyak kepala daerah yang dipilih melalui pilkada ditangkap karena korupsi.

"Tapi kita sudah evaluasi, kita mulai kenapa kok masih banyak korupsi kepala daerah yang ditangkap. Banyak yang ditangkap kepala daerah," ujar Bamsoet.

Baca juga: Wapres Sebut Potensi Wakaf Nasional Rp 180 Triliun, Ketua MPR: Bisa Bantu Entaskan Kemiskinan

Untuk itu, Bamsoet hendak mengevaluasi sistem demokrasi pada pilkada yang berlangsung.

Dia ingin melihat seberapa banyak manfaat dan mudarat dari pilkada yang dijalankan Indonesia.

"Jadi bukan pilpres atau pilegnya, tapi kita lebih kepada pilkada, pemilu pilkadanya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menyebutkan, mereka berbicara dalam konteks tatanan kebijakan.

"Kita bicara dalam tatanan kebijakannya, bukan tatanan operasional. Jadi kembali tadi, masalah teknis tentu tidak kami bicarakan ya," kata Wiranto.