Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Bawaslu Pantau E-voting Brasil: Rekapitulasi Beres 5 Jam, KPPS Hanya Dibayar Makan Siang

Kompas.com - 10/10/2022, 18:17 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diundang secara resmi untuk memantau pelaksanaan pemilu serentak di Brasil pada 2 Oktober 2022 lalu, dalam rangkaian kunjungan mereka pada 27 September-5 Oktober 2022.

Menurut anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, undangan ini diterima langsung dari Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Brasil, badan tertinggi yang menjalankan fungsi penyelenggaraan teknis, pengawas, sekaligus hakim penegak hukum pemilu, pada lembaga penyelenggaraan pemilu di Negeri Samba.

Lolly mengaku, selama kunjungannya itu, mereka berdialog langsung dengan pimpinan TSE, partai politik yang sedang berkompetisi, sampai asosiasi pengacara.

Mereka juga mengaku memantau langsung hari H pemilu serentak di Distrik Brasilia, di mana pemungutan suara berlangsung cukup cepat, begitu pun dengan rekapitulasi perolehan suara.

Baca juga: Kritik KPU-Bawaslu Dinas Mancanegara, KIPP: Tak Berkaitan dengan Tahapan Pemilu, Hamburkan Uang

"Hasil pemantauan di beberapa TPS di distrik Brasilia, pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan ditutup pukul 17.00. Terlihat pemilih mengantre dengan tertib," kata Lolly dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (10/10/2022).

"Dari pemilih masuk ke TPS hingga selesai dengan memilih lima jenis pemilihan (Presiden, Gubernur, DPR/DPRD dan DPD) ternyata hanya menghabiskan waktu kurang dari satu menit di TPS," tambahnya.

Keamanan data

Lolly menyampaikan, Brasil melakukan tes keamanan publik sebelum pemungutan suara.

"Selama satu tahun sebelum pemungutan suara, TSE mempersilakan, bahkan bisa dikatakan menantang, semua orang untuk bisa meretas. Hal ini dilakukan untuk menepis keraguan terhadap keamanan sistem," kata dia.

Mereka disebut melakukan audit kode sumber, prosedur penyegelan sistem dan tanda tangan digital, identifikasi biometrik pemilih, pendaftaran suara digital (DRV), serta menempuh mekanisme sistem audit pra dan pasca pemilu.

"Penggunaan e-voting dianggap telah meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hasil pemilu Brasil," ujarnya.

Baca juga: E-Voting Sulit Diterapkan di Pilpres 2024

Back up data suara

Lolly menjelaskan, setelah TPS ditutup tepat pukul 17.00, mesin elektronik mencetak data yang ada di mesin, berupa barcode yang dapat diunduh oleh siapa pun.

"Print barcode ini lantas ditandatangani petugas (jika di kita disebut dengan KPPS) yang berjumlah 4 orang. Hal ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi data yang dikirim ke pusat tabulasi melalui sistem jaringan dengan yang dicetak pada setiap TPS," jelasnya.

"Selanjutnya, pen drive (semacam hardisk) dikeluarkan dari mesin dan dikirimkan ke pusat data TSE saat itu juga. Alhasil data tersimpan pada tiga hal yaitu mesin, barcode dan pen drive," imbuh Lolly.

Sekitar 15 menit setelah TPS ditutup, para petugas disebut sudah dapat pulang, mengemasi perlengkapan, dan melipat kardus bilik pemungutan suara.

Pertanggungjawaban data

Dalam pemantauan itu, Lolly mengaku bertanya soal akuntabilitas pemungutan suara secara elektronik ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com