Tak Setuju Penggantian Mobil Listrik untuk Pejabat, Anggota DPR Usul Pakai Mobil Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritik rencana pemerintah mengganti semua kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik.

Menurut Mulyanto, rencana tersebut tidak mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini mengingat keuangan negara dinilai sedang tidak baik-baik saja.

Ia lantas menyarankan agar pemerintah menggunakan mobil listrik buatan Esemka jika tetap bersikeras mengganti kendaraan dinas pejabat.

"Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

"Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik," ujarnya lagi.

Baca juga: Diberi Mobil Listrik oleh Airlangga, Puan: Mempromosikan “Green Energy”

Mulyanto menyayangkan, jika presiden sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil merek lain.

Menurutnya, hal itu menandakan Presiden tidak peka dengan kemampuan keuangan negara.

Apalagi, kata Mulyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam beberapa kesempatan telah memberikan kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.

Oleh karena itu, pemerintah diminta berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara.

Baca juga: DPR Sediakan Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa pada Gelaran P20

Untuk itu, menurut Mulyanto, jika program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan.

"Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini," ujarnya.

"Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembelian mobil listrik untuk pejabat akan dianggarkan dari APBN.

Menurut Luhut, hal tersebut sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah menyusun perencanaan pembelian mobil listrik tersebut.

Dengan demikian, Luhut menargetkan tidak ada lagi kendaraan roda empat yang menggunakan combustion engine pada tahun 2035.

Baca juga: Ada Puluhan Mobil Listrik Terparkir di Gedung Parlemen, Ini Penjelasan Sekjen DPR