Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/10/2022, 22:03 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan pihaknya butuh waktu untuk mendalami dugaan korupsi impor garam di Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pasalnya Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan terkait pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022.

Pada rentang waktu tersebut Kemenperin sempat dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat tahun 2016-2019. Sementara sejak 2019 hingga saat ini, Kemenperin dipimpin oleh kader Golkar lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca juga: Kejagung Duga Kemenperin Petik Untung dengan Naikkan Kuota Impor Garam

“Kami dalami dahulu ya, sembari melihat sejauh mana perkembangan kasus ini,” sebut Dave dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/10/2022).

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus tak menjawab pesan singkat sebagai upaya konfirmasi yang dilakukan Kompas.com.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin memilih enggan menanggapi perkara tersebut.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan ada pihak tertentu di Kemenperin yang diduga sengaja menentukan kuota impor garam industri secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan riil dalam negeri.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Dugaan tersebut muncul pasca Kejagung memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti, Jumat (7/10/2022).

Ia menjelaskan, Susi telah mengeluarkan rekomendasi agar Kemenperin hanya mengimpor garam industri sebanyak 1,8 juta ton.

Salah satu pertimbangannya untuk menjaga kecukupan garam industri, dan menjaga nilai jual garam lokal.

"Namun ternyata rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak diindahkan oleh Kemenperin, yang justru menetapkan kuota impor garam sebesar 3,7 ton," papar Ketut dalam keterangannya.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Ketut menuturkan kebijakan itu berdampak pada kelebihan garam impor, serta masuknya garam industri dalam pasar garam konsumsi.

Akibatnya nilai jual garam lokal anjlog, merugikan petani garam lokal, dan merugikan perekonomian Tanah Air.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

Nasional
Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos Sampai Harun Masiku

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos Sampai Harun Masiku

Nasional
Adu Rayu Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Adu Rayu Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Nasional
Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.