Kompas.com - 07/10/2022, 20:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menolak usulan penyelenggaraan debat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada muslim Uighur di Xinjiang, China, di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Debat itu merupakan usulan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Sejauh ini, AS dan China dikenal sebagai rival dan menciptakan ketegangan di beberapa aspek.

Sementara Indonesia, kerap bersuara mendukung muslim yang tertindas di dunia. Namun untuk kali ini, RI menolak pembahasan tentang Muslim Uighur di Dewan HAM PBB.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemenlu RI, Achsanul Habib menyampaikan, penolakan Indonesia bukan tanpa sebab. Indonesia tidak ingin Dewan HAM PBB dipolitisasi oleh negara yang berkepentingan.

Baca juga: PBB Rilis Laporan Pelanggaran HAM terhadap Uighur, AS Minta China Tanggung Jawab

"Mengapa kita posisi no (tidak/menolak) adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait, misalnya dengan rivalitas politik," kata Habib dalam konferensi pers secara daring, Jumat (7/10/2022).

Habib menuturkan, sesuai mandat, pembentukan Dewan HAM PBB bertujuan untuk mengampu dialog yang konstruktif bagi setiap negara secara imparsial. Dewan ini juga berfungsi membangun hasil kesepakatan yang baik dibarengi dengan kemajuan nyata (meaningful progress).

Dengan kata lain, Dewan HAM sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan politis.

Sementara Indonesia memandang, pendekatan yang diajukan oleh AS dan sekutunya sebagai negara pengusung tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.

Baca juga: Isi Laporan PBB tentang Pelanggaran HAM China terhadap Uighur di Xinjiang

"Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih atau tidak selektif dalam memilih isu-isu yang akan dibahas. Sebagai contoh misalnya (sekarang) kita diajukan isu (Muslim Uighur) Xinjiang, mungkin nanti di pilih-pilih lagi dengan isu-isu yang lain," tutur Habib.

Terkait aksi penolakan ini, Indonesia juga telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan semua pihak, baik negara-negara pengusul, negara-negara Barat dengan China, maupun dengan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lewat koordinasi itu, negara-negara OKI, utamanya yang menjadi anggota Dewan HAM PBB sepakat dengan keputusan Indonesia.

"Dengan perkembangan tadi, OKI pun sepakat bahwa Dewan HAM sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang politis," ucap Habib.

Baca juga: Kepala HAM PBB: China Melakukan Pelanggaran HAM Serius Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang

Kendati begitu, kata Habib, Indonesia memastikan akan terus memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran HAM kepada muslim Uighur di Xinjiang maupun kelompok lainnya.

Caranya dengan melakukan dialog-dialog dan engagement kepada berbagai pihak, terutama China secara bilateral maupun dengan negara-negara OKI.

Dengan demikian, pembahasan di Dewan HAM PBB bukan satu-satunya jalan.

"Yang paling penting sejalan dengan semangat yang dibangun oleh PBB bahwa penyelesaian isu-isu yang terkait HAM atau konflik misalnya, itu harus ada national effort (upaya nasional) yang diutamakan secara inklusif dengan melibatkan para pihak yang ada di negara tersebut," jelas Habib.

"Ini yang terus di kedepankan dan didorong. Yang kemarin juga pada akhirnya mereka (negara OKI) enggak sepakat sejalan apabila harus mendukung inisiatif yang masih diragukan kepengurusannya dalam proses pembahasan isu ini," sambung Habib.

 

Sebelumnya diberitakan, Indonesia menolak debat isu soal muslim Uighur di Xinjiang, China, yang diajukan negara-negara barat dalam Dewan HAM PBB.

"Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang Uyghur," sebut Kemenlu.

Teranyar pada Kamis (6/10/2022), Dewan HAM PBB menolak mosi yang dipimpin negara-negara Barat untuk menggelar debat mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang, China.

Kekalahan atas mosi tersebut, dengan hasil 19 suara menentang, 17 mendukung dan 11 absen, baru kedua kalinya terjadi dalam sejarah Dewan HAM PBB selama 16 tahun berdiri.

 

AS, Kanada dan Inggris termasuk ke dalam negara-negara yang mengajukan mosi tersebut.

Dalam kesempatan yang langka, tepuk tangan menggema ketika hasil pemungutan suara terhadap mosi itu diumumkan di ruangan dewan yang bermarkas di Jenewa itu.

Duta besar China memberikan peringatan sebelum pemungutan suara bahwa mosi itu akan menciptakan “jalan pintas bebahaya” untuk memeriksa catatan HAM negara-negara lain.

“Sekarang China yang disasar. Besok negara berkembang lain yang akan disasar,” kata Duta Besar China Chen Xu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Nasional
PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

Nasional
Jusuf Kalla Sebut PMI Akan Lipat Gandakan Pasokan Air Bersih di Cianjur

Jusuf Kalla Sebut PMI Akan Lipat Gandakan Pasokan Air Bersih di Cianjur

Nasional
ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

Nasional
Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokrat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokrat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Nasional
Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Nasional
Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Nasional
KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

Nasional
KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

Nasional
Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial

Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial

Nasional
Di Munas KAHMI, Prabowo Puji Eksistensi Kader HMI di Partai Politik

Di Munas KAHMI, Prabowo Puji Eksistensi Kader HMI di Partai Politik

Nasional
Ismail Bolong Diburu Polisi, Akankah Terungkap Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal?

Ismail Bolong Diburu Polisi, Akankah Terungkap Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal?

Nasional
Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Nasional
Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.