Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Kompas.com - 07/10/2022, 20:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menolak usulan penyelenggaraan debat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada muslim Uighur di Xinjiang, China, di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Debat itu merupakan usulan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Sejauh ini, AS dan China dikenal sebagai rival dan menciptakan ketegangan di beberapa aspek.

Sementara Indonesia, kerap bersuara mendukung muslim yang tertindas di dunia. Namun untuk kali ini, RI menolak pembahasan tentang Muslim Uighur di Dewan HAM PBB.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemenlu RI, Achsanul Habib menyampaikan, penolakan Indonesia bukan tanpa sebab. Indonesia tidak ingin Dewan HAM PBB dipolitisasi oleh negara yang berkepentingan.

Baca juga: PBB Rilis Laporan Pelanggaran HAM terhadap Uighur, AS Minta China Tanggung Jawab

"Mengapa kita posisi no (tidak/menolak) adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait, misalnya dengan rivalitas politik," kata Habib dalam konferensi pers secara daring, Jumat (7/10/2022).

Habib menuturkan, sesuai mandat, pembentukan Dewan HAM PBB bertujuan untuk mengampu dialog yang konstruktif bagi setiap negara secara imparsial. Dewan ini juga berfungsi membangun hasil kesepakatan yang baik dibarengi dengan kemajuan nyata (meaningful progress).

Dengan kata lain, Dewan HAM sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan politis.

Sementara Indonesia memandang, pendekatan yang diajukan oleh AS dan sekutunya sebagai negara pengusung tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.

Baca juga: Isi Laporan PBB tentang Pelanggaran HAM China terhadap Uighur di Xinjiang

"Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih atau tidak selektif dalam memilih isu-isu yang akan dibahas. Sebagai contoh misalnya (sekarang) kita diajukan isu (Muslim Uighur) Xinjiang, mungkin nanti di pilih-pilih lagi dengan isu-isu yang lain," tutur Habib.

Terkait aksi penolakan ini, Indonesia juga telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan semua pihak, baik negara-negara pengusul, negara-negara Barat dengan China, maupun dengan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lewat koordinasi itu, negara-negara OKI, utamanya yang menjadi anggota Dewan HAM PBB sepakat dengan keputusan Indonesia.

"Dengan perkembangan tadi, OKI pun sepakat bahwa Dewan HAM sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang politis," ucap Habib.

Baca juga: Kepala HAM PBB: China Melakukan Pelanggaran HAM Serius Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang

Kendati begitu, kata Habib, Indonesia memastikan akan terus memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran HAM kepada muslim Uighur di Xinjiang maupun kelompok lainnya.

Caranya dengan melakukan dialog-dialog dan engagement kepada berbagai pihak, terutama China secara bilateral maupun dengan negara-negara OKI.

Dengan demikian, pembahasan di Dewan HAM PBB bukan satu-satunya jalan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com