Kompas.com - 07/10/2022, 17:14 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait dugaan suap pengurusan hak guna usaha (HGU) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan dilakukan di dua wilayah, yakni Kota Medan, Sumatera Utara dan Kota Palembang, Sumatera Selatan.

“Sebagai salah satu langkah pengumpulan alat bukti, maka dari tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan  6 Oktober 2022 tim penyidik telah selesai melakukan penggeledahan,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (7/10/2022).

Baca juga: Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Ali mengungkapkan, lokasi yang digeledah berupa perusahaan swasta dan rumah para pihak yang diduga terkait dengan suap ini.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan uang asing sebesar 100.000 dollar Singapura.

Jaksa tersebut mengatakan barang bukti yang ditemukan segera dianalisis dan disita untuk melengkapi berkas perkara dugaan suap pengurusan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau.

“Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen dan uang dalam pecahan mata uang asing dengan jumlah sekitar 100.000 dollar Singapura,” kata Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah membuka penyidikan baru terkait dugaan suap pengurusan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra.

Baca juga: KPK Tetapkan Sejumlah Tersangka Terkait Suap HGU di Kanwil BPN Riau

KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Meski demikian, lembaga antirasuah belum mengumumkan identitas mereka.

Nama para pelaku berikut jabatannya, detail perbuatan pidana, berikut pasal yang disangkakan akan diumumkan saat penyidikan dirasa cukup.

Adapun Andi Putra telah dinyatakan bersalah menerima suap terkait perpanjangan perizinan perkebunan sawit.

Pada 27 Juli lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis lima tahun tujuh bulan penjara dan denda Rp 200 juta.

Dalam menyidik perkara ini, KPK pernah mengusut dugaan aliran sejumlah uang terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kuansing kepada Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir November tahun lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.