Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tutup P20, Puan Maharani Sebut Parlemen Dunia Berkomitmen Atasi Persoalan Global

Kompas.com - 07/10/2022, 12:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa gelaran the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) telah ditutup hari ini, Jumat (7/10/2022).

Puan Maharani mengatakan, seluruh peserta acara dari parlemen dunia ini hadir secara fisik atau offline.

"Yang pertama, pertemuan ini tidak ada virtual, semuanya offline, semuanya hadir. Jika kemudian ketua parlemennya tidak hadir, diwakili oleh wakil ketua parlemen atau kemudian delegasi yang ditunjuk, anggota member parlemennya," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Namun, Puan memastikan bahwa 19 ketua maupun perwakilan parlemen negara-negara dunia disebut hadir pada P20.

Baca juga: Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Puan Maharani mengungkapkan, para peserta juga menyampaikan komitmennya terkait dengan isu global pada tahun 2023.

"Terkait dengan pasokan energi dan ketahanan pangan. Kami semua memiliki komitmen yang sama bahwa bagaimana kemudian menuju tahun 2023," ujarnya.

Puan mengatakan, parlemen dunia berkomitmen agar tidak ada krisis ketahanan pangan di tahun depan.

Dalam arti, diharapkan tidak ada negara yang tidak mendapatkan pangan yang dibutuhkan.

"Karena akan merugikan masyarakat atau rakyat yang ada di negaranya," kata Puan Maharani.

Baca juga: Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Selain itu, parlemen dunia juga disebut mendukung dan mendorong agar jangan sampai terjadi masalah keamanan.

Sebab, menurut Puan, keselamatan menjadi hal terpenting yang harus diwujudkan masyarakat dunia.

"Karena perempuan dan anak menjadi korban yang terbesar," kata Ketua DPP PDI-P itu.

Lebih lanjut, Puan Maharani mengatakan bahwa semua masukan, pendapat, dan komitmen parlemen negara-negara dunia sudah dicatat oleh DPR RI.

Menurut Puan, catatan itu bakal disampaikan pada momentum Presidensi G20 di Indonesia pada November 2022 mendatang.

Baca juga: Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com