Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Korupsi Berulang Kepala Daerah

Kompas.com - 07/10/2022, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Reza Lukiawan*

BELUM lama ini, KPK kembali menetapkan tersangka kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, yaitu Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sepanjang tahun 2022, setidaknya 9 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Hal ini mencerminkan bahwa korupsi semakin hari menjadi fenomena di daerah. Beberapa modus praktik korupsi di antaranya terkait pengadaan barang/jasa, perizinan, gratifikasi, dan lelang jabatan.

Tindak pidana korupsi (tipikor) menurut UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 diidentifikasi menjadi 7 hal besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Berkaca dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS mayoritas responden beranggapan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah berupa penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (26,2 persen), kerugian keuangan negara (22,8 persen), gratifikasi (19,9 persen), dan suap (14,8 persen).

Selain itu, data kasus yang ditangani KPK menyebutkan jumlah perkara tipikor di mana sebanyak 65 persen berkaitan dengan penyuapan dan 21 persen terkait proses pengadaan barang/jasa.

Otonomi daerah

ICW mencatat sepanjang tahun 2010 hingga 2019 tak kurang dari 294 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga Januari 2022 mengungkap fakta sebanyak 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak.

Kasus korupsi yang terus berulang kali terjadi disinyalir ada kaitannya dengan biaya politik yang mahal karena dua hal, yaitu politik uang berbentuk mahar politik dan jual beli suara.

Pada tahun 2015, kajian dari Litbang Kemendagri mengungkap untuk mencalonkan diri sebagai bupati/wali kota hingga gubernur membutuhkan biaya Rp 20 miliar - Rp 100 miliar.

Biaya tinggi yang tak sebanding dengan penghasilan resmi sebagai kepala daerah memunculkan ambisi untuk menjabat selama dua periode hingga menciptakan dinasti politik yang kemudian diteruskan suami/istri hingga ke anaknya.

Sejatinya korupsi yang dilakukan oleh banyak kepala daerah telah mencederai arti penting dari otonomi daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi bertujuan agar daerah diberikan kewenagan penuh dalam mengurus rumah tangganya sendiri sehingga terwujud pembangunan daerah yang lebih merata, mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran.

Namun dalam praktiknya justru banyak dinodai dengan abuse of power pada penyalahgunaan anggaran daerah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Banten, BMKG Imbau Hindari Bangunan Retak

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Banten, BMKG Imbau Hindari Bangunan Retak

Nasional
Gempa Magnitudo 5,7 di Banten Dirasakan sampai Bandung

Gempa Magnitudo 5,7 di Banten Dirasakan sampai Bandung

Nasional
Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Nasional
Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Nasional
LSI Ungkap Pendukung Prabowo-Gibran Melonjak Jelang Hari Pencoblosan

LSI Ungkap Pendukung Prabowo-Gibran Melonjak Jelang Hari Pencoblosan

Nasional
Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Nasional
Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Nasional
Survei LSI: 17,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Tak Percaya 'Real Count' KPU

Survei LSI: 17,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Tak Percaya "Real Count" KPU

Nasional
Survei LSI: 71,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Percaya Pilpres Satu Putaran

Survei LSI: 71,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Percaya Pilpres Satu Putaran

Nasional
Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

Nasional
LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

Nasional
Mahfud: Hak Angket Sangat Boleh, Siapa Bilang Tidak Cocok?

Mahfud: Hak Angket Sangat Boleh, Siapa Bilang Tidak Cocok?

Nasional
Momen Akhir Pekan Jokowi, Ajak 4 Cucu Main di Mal di Jakarta

Momen Akhir Pekan Jokowi, Ajak 4 Cucu Main di Mal di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com