Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Kompas.com - 07/10/2022, 05:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa untuk menduduki jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai saat ini masih belum diketahui.

Akan tetapi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono digadang-gadang bakal menjadi kandidat kuat pengganti Andika yang masa jabatannya akan selesai pada akhir tahun ini.

Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir pada Desember 2022. Dia juga akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-58.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa seharusnya berasal dari TNI AL.

Selain itu, tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI yang bergantian dari ketiga matra juga harus terus dijaga.

Baca juga: Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Connie mengatakan, jika pengganti Andika berasal dari TNI AL maka sama saja membantu mewujudkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

“Kalau sekarang kita tarik kepada janji Presiden Jokowi di 2014 bahwa kita akan menjadi poros maritim dunia, itu kan artinya kita menjadi poros dirgantara dunia, kita menjadi poros permukaan dunia. Artinya harus mewujudkan bahwa panglima TNI kali ini harus dari angkatan laut,” kata Connie seperti dikutip dari program Kompas Petang di KOMPAS TV, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Connie mengatakan, angkatan laut bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengukur kekuatan militer sebuah negara. Di sisi lain, Presiden Jokowi berjanji mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Kenapa dari angkatan laut, yaitu dari Laksamana Yudo Margono. Kalau kita bicara soal pertahanan, apalagi untuk mewujudkan poros negara maritim, pakailah dasarnya itu angkatan laut, dasar menghitung angkatan itu dari angkatan laut,” papar Connie.

Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Widodo Dwi Purwanto (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (kanan) saat mendapuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di Pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8/2022).(((Penerangan Korps Marinir TNI AL))) Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Widodo Dwi Purwanto (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (kanan) saat mendapuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di Pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8/2022).
“Dengan angkatan laut itu kita bisa tahu kapan kita bisa mencapai brown water navy atau wilayah kedaulatan, kapan kita harus mencapai green water navy atau wilayah kawasan, dan kapan kita mencapai blue water navy di wilayah samudra.”

Lebih lanjut, Connie sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya bahwa situasi geopolitik terus berubah.

Konflik antara Rusia dan Ukraina juga belum mereda. Dia khawatir dengan posisi Indonesia apabila terjadi perang di Taiwan. Inilah yang menurutnya yang akan menjadi tantangan panglima TNI ke depan.

Baca juga: Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

“Saya perlu mengingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina ini belum selesai, apalagi jika perang tersebut berpindah ke Taiwan atau Laut China Selatan. Ini yang mesti kita sadari dulu,” tegas Connie.

Maka dari itu, kata Connie, dengan potensi gangguan keamanan kawasan dan pertahanan ke depan maka panglima TNI selanjutnya akan menghadapi banyak persoalan dan membutuhkan kepiawaian dari seorang perwira tinggi angkatan laut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Nasional
Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Nasional
Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Nasional
Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Nasional
Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Nasional
Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Nasional
Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Nasional
Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.