Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Kompas.com - 06/10/2022, 22:25 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan sinyal pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin menguat.

Hal itu ditunjukan dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bakal menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (7/10/2022) besok. Diketahui, Anies sebelumnya telah resmi diusung Nasdem sebagai calon presiden (capres).

“Ya iya lah, saya yakin menguatkan. Kalau tanpa Demokrat, hanya Nasdem saja gak cukup (mengusung Anies),” ujar Effendi pada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

“Dengan (koalisi) Nasdem-PKS juga enggak cukup. Ketiganya ini harus melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan. Melihat yang positif, jangan yang negatif,” paparnya.

Ia mengaku Partai Nasdem sudah mengetahui rencana pertemuan keduanya.

Effendi berharap komunikasi dua partai politik (parpol) calon mitra koalisi Partai Nasdem dengan Anies berlangsung menyeluruh ke semua lapisan kader.

“(Komunikasi) itu harus sampai ke bawah, dari DPP, DPW, DPD, DPC itu harus serentak melakukan komunikasi, sehingga Anies dikenal di bawah,” sebutnya.

Baca juga: PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Ia mengklaim saat ini Partai Nasdem sudah mulai mensosialisasikan Anies sebagai capres yang diusungnya sampai lapisan grassroots.

“Di Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu utamanya karena jadi kunci kemenangan. Jadi setiap DPW Nasdem sudah melakukan (sosialisasi),” tandasnya.

Diketahui Anies telah resmi diusung Partai Nasdem sebagai capres untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tapi partai pimpinan Surya Paloh itu tak bisa mengusung Anies sendirian karena tak memenuhi angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Saat ini PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem belum menemukan kesepakatan pembentukan koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com