Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Kompas.com - 06/10/2022, 20:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Indonesia paling lama dipimpin oleh presiden dari kalangan militer sejak merdeka tahun 1945.

Hal itu diungkapkan Hasto setelah menghitung setiap masa pemerintahan dari Presiden Pertama Soekarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau kita bagi pemerintahan yang dipimpin oleh presiden kalangan ABRI, TNI dan dibandingkan sipil, sebenarnya 77 tahun kita merdeka, 41 tahun itu justru presiden itu berasal dari kalangan militer," kata Hasto dalam diskusi PARA Syndicate di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022).

Sementara 36 tahun sisanya, Indonesia baru dipimpin oleh presiden dari kalangan sipil.

"Kalangan sipil itu saya hitung 36 tahun termasuk Pak Jokowi sekarang," ujarnya.

Baca juga: Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Namun, lebih lanjut, Hasto menyoroti soal adanya dikotomi sipil-militer dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurutnya, dikotomi politik sipil-militer seperti tidak perlu.

Sebab, dari landasan filosofi pertahanan yang disampaikan para pendiri TNI sangat jelas tentang politik TNI adalah politik Negara.

"Sehingga jangan menarik TNI ke dalam ranah politik praktis,” kata Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Hasto kemudian menjelaskan sejarah perjalanan bangsa terkait dengan keterlibatan TNI dalam politik praktis pada beberapa periode kepemimpinan Indonesia.

Ia sempat menjelaskan bahwa di era Presiden Pertama RI Soekarno yang berlatar belakang sipil, anti kolonialisme dan imperialisme masuk ke dalam doktrin militer.

"Maka TNI harus dibangun sebagai kekuatan angkatan perang yang memgemban misi perdamaian dunia," katanya.

Baca juga: Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com