Kompas.com - 06/10/2022, 18:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga dari tujuh polisi tersangka obstruction of justice kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J belum juga menjalani sidang komisi kode etik Polri (KKEP).

Padahal, para tersangka selangkah lagi akan diadili di pengadilan. Polri telah melimpahkan berkas perkara seluruh tersangka kasus Brigadir J ke Kejaksaan Agung sehingga peradilan kasus ini segera digelar.

Baca juga: Kata Maaf Pertama Ferdy Sambo ke Keluarga Brigadir J, 3 Bulan Setelah Penembakan...

Adapun tujuh polisi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan kasus Brigadir J diumumkan pada awal September 2022. Ketujuhnya yaitu:

  1. Ferdy Sambo;
  2. Brigjen Hendra Kurniawan;
  3. Kombes Agus Nurpatria;
  4. AKBP Arif Rachman Arifin;
  5. Kompol Baiquni Wibowo;
  6. Kompol Chuck Putranto;
  7. AKP Irfan Widyanto.

Dari tujuh nama, empat telah menjalani sidang etik. Seluruhnya dipecat dari anggota kepolisian.

Ferdy Sambo dipecat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamaman (Kadiv Propam) Polri. Sambo sempat banding atas pemecatannya, namun ditolak.

Sehingga, mantan perwira tinggi Polri itu kini sudah resmi bukan lagi anggota institusi Bhayangkara.

Baca juga: Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Lalu, Kombes Agus Nurpatria dipecat dari posisinya sebagai Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri. Kemudian, Kompol Chuck Putranto dipecat sebagai PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divpropam Polri.

Sementara, Kompol Baiquni Wibowo dipecat dari jabatannya sebagai PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divpropam Polri.

Mengikuti jejak Sambo, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, dan Baiquni Wibowo juga mengajukan banding atas pemecatan mereka, tetapi hingga kini belum diputuskan hasilnya.

Sementara, tiga polisi yang belum menjalani sidang etik yakni mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Lalu, eks Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rachman Arifin, serta mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.

Sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan sudah diagendakan sebanyak tiga kali, namun selalu ditunda. Polri beralasan, saksi masih sakit sehingga persidangan belum bisa digelar.

Dalih Polri

Saat dimintai keterangan mengenai sidang etik para tersangka obstruciton of justice, khususnya Brigjen Hendra, polisi belum bisa memberikan kejelasan.

“Belum dapat jadwalnya,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah saat dihubungi, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Demikian juga ketika ditanya soal mengapa sidang etik terhadap Hendra belum digelar. Nurul mengatakan, itu merupakan kebijakan komisi kode etik Polri.

"Untuk alasannya, itu ranahnya KKEP," ujarnya.

Menurut Nurul, saat ini KKEP masih terus menggelar sidang etik terhadap personel Polri lain yang juga diduga melanggar etik dalam kasus Brigadir J.

Segera diadili

Pada Rabu (5/10/2022), Polri menyerahkan berkas perkara tujuh tersangka obstruction of justice kasus Brigadir J ke Kejaksaan Agung. Dengan demikian, para tersangka akan segera diadili di persidangan.

Sebelumnya ketujuh tersangka obstruction of justice dijerat Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara.

Mereka juga dikenakan Pasal 221 Ayat (1) dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan.

Selain obstruction of justice, polisi juga telah menetapkan lima tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Kelimanya yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf.

Para tersangka disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Baca juga: Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Dalam kasus ini, Sambo diduga memerintahkan anak buahnya, Richard Eliezer atau Bharada E, untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Setelahnya, mantan jenderal bintang dua Polri itu menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumah guna memuluskan skenario baku tembak yang dia susun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Nasional
Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.