Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, penataan birokrasi di Indonesia tidak hanya bertujuan meningkatkan layanan publik, tetapi juga menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (6/10/2022).

"Selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat, kita juga harus menata birokrasi agar berkontribusi terhadap perbaikan indikator Indonesia di mata komunitas internasional. Hal ini berguna pula bagi daya tarik investasi ke Indonesia," kata Ma'ruf, Kamis.

Ma'ruf mengungkapkan, di tengah era persaingan antarnegara yang ketat, berbagai lembaga internasional punya indikator untuk mengukur daya saing nasional, efektivitas pelayanan, keterbukaan dan transparansi, serta kemmudahan berusaha.

Baca juga: Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Oleh karenanya, Ma'ruf Amin menyampaikan, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan dan penataan birokrasi ini adalah dengan proses seleksi kepemimpinan yang komprehensif.

“Kita semua perlu menaruh perhatian tinggi terhadap perbaikan ekosistem kebijakan seleksi kepemimpinan yang komprehensif, agar seluruh standar yang lebih baik itu dapat diwujudnyatakan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, harus ada juga manajemen pembentukan serta pengelolaan sumber daya manusia yang rinci dan menyeluruh.

“Di sinilah, pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta ASN di level nasional dan daerah yang kontekstual serta sejalan dengan desain besar pembangunan nasional dan daerah,” katanya.

Baca juga: Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal Stunting

Di sisi lain, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tren tantangan birokrasi ke depan tidak ringan karena dihadapkan pada lingkungan strategis internasional, nasional, dan daerah yang berubah dengan dinamis.

Ia mencontohkan, pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

"Percepatan pemanfaatan platform digital dalam pelayanan publik, termasuk pola kerja di birokrasi, menjadi bukti tingginya dinamika yang terjadi," kata Ma'ruf Amin.

"Hal ini menuntut adanya terobosan dalam mengelola pemerintahan yang berorientasi digital, terbuka, transparan, bahkan lebih lincah dan tidak birokratis," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu