Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melayangkan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) buntut verifikasi administrasi keanggotaan partai politik (parpol) yang dilakukan melalui video call di 10 provinsi.

Kooordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi, menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan pada 5-7 September 2022 itu telah dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi.

"Atas tindakan KPU kabupaten/kota tersebut, majelis pemeriksa Bawaslu provinsi memberikan sanksi teguran tertulis," kata Puadi kepada wartawan, Kamis (6/10/2022).

"Sanksi teguran tertulis ini adalah bentuk peringatan yang harus diperhatikan oleh semua jajaran KPU agar tidak melakukan tindakan yang bersifat tidak prosedural dan bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undang," ujarnya lagi.

Baca juga: Bawaslu: KPU Langgar Administrasi di 10 Provinsi karena Verifikasi Pakai Video Call

Bawaslu menyatakan KPU melanggar aturan yang mereka buat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, tepatnya Pasal 39.

Pasal itu mengatur bahwa, jika terdapat keanggotaan partai politik yang meragukan, maka KPU kabupaten/kota seharusnya meminta petugas penghubung partai menghadirkan langsung anggota partai politik tersebut ke kantor guna diklarifikasi langsung.

Sementara itu, izin verifikasi keanggotaan secara virtual diterbitkan KPU dalam Keputusan Nomor 346 yang terbit belakangan, pada 8 September 2022.

"Sanksi teguran tertulis, dalam pandangan Bawaslu sangat beralasan karena dengan diberikannya sanksi teguran yang demikian, (KPU) dalam menjalankan jabatannya menjadi lebih berhati-hati," kata Puadi.

Baca juga: Empat Parpol Tak Lolos Verifikasi Administrasi Tahap 1, Ini Penjelasan KPU

"Keharusan untuk bertindak lebih hati-hati sangat urgen dikarenakan eksistensi jabatan yang ada di KPU (layaknya jabatan pemerintahan lainnya) merupakan jabatan yang rentan akan penyalahgunaan," ujarnya melanjutkan.

Eks komisioner Bawaslu DKI Jakarta tersebut menilai tak mungkin pihaknya memberikan sanksi perbaikan administrasi karena tahapan tersebut telah selesai.

Bawaslu beranggapan, pelanggaran administrasi oleh KPU "tidak sampai menimbulkan kerugian kepada pemenuhan hak konstitusional warga negara" sehingga mereka merasa cukup dengan menegur KPU.

Baca juga: Badan Pengkajian MPR Bertemu KPU, Peluang Jokowi Tertutup Ikut Pilpres 2024