Kompas.com - 06/10/2022, 11:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sarana penunjang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali semuanya sudah hampir siap.

Oleh karenanya, Jokowi berharap KTT pada November nanti bisa berjalan lancar.

"Pagi hari ini, saya bersama-sama dengan para menteri, dirjen dan gubernur melihat persiapan-persiapan dalam rangka G20 nanti di pertengahan November bulan depan," ujar Jokowi di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, sebagaimana disiarkan secara daring, Kamis (6/10/2022).

"Saya melihat semuanya hampir sudah siap, alhamdulillah. Kita harapkan nanti di pelaksanaan KTT juga berlangsung baik dan lancar," katanya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Presiden Jokowi juga mengaku sempat terkejut karena kondisi di Tahura sudah dipersiapkan dan diubah.

Lokasi tersebut kini sudah dilengkapi dengan persemaian bibit (nursery).

"Ada nursery yang produksinya 6 juta bibit. Menurut saya, nanti ini tempat yang paling akan menjadi titik utama, terutama dalam hal concern kita terhadap lingkungan, concern kita terhadap penghutanan kembali," ujar Jokowi.

"Baik mangrove maupun tropical rainforest, sehingga para pemimpin yang kita undang ke sini bisa melihat secara langsung," katanya melanjutkan.

Baca juga: Apa Itu G20, Sejarah, Tujuan, dan Profil Negara Anggotanya

Sebagaimana diketahui, forum G20 adalah forum kerja sama 20 negara ekonomi utama dunia.

Forum KTT internasional yang akan digelar pada 15-16 November 2022 ini berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk di negara-negara miskin dan kecil.

Komposisi negara anggota G20 mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen populasi global.

Anggota-anggota G20 sendiri terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Baca juga: Jokowi Minta TNI Bersinergi dengan Polri Sukseskan Agenda G20

Namun, terlepas dari 20 negara itu, Indonesia juga mengundang negara lain dalam forum G20 dalam presidensinya.

Mengutip situs resmi Kementerian Luar Negeri, pada 13 April 2022, Indonesia mengundang 9 negara tamu yang nantinya turut memberikan pandangan dalam pembahasan prioritas.

Negara tersebut yakni Spanyol, Ketua Uni Afrika, Ketua the African Union Development Agency-NEPAD (AU-NEPAD), Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Ketua The Caribbean Community (CARICOM), dan Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Selain negara, ada 10 organisasi internasional yang diundang, yaitu Asian Development Bank (ADB), Financial Stability Board (FSB), International Labour Organization (ILO), dan International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IsDB), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, World Health Organization (WHO), World Trade Organization (WTO), dan United Nations (UN).

Diundangnya negara tamu tersebut tidak terlepas dari penekanan Presiden Jokowi untuk presidensi G20 Indonesia, yakni inklusivitas untuk mewujudkan pemulihan bersama pasca pandemi Covid-19 alias “leave no one behind".

Oleh karena itu, Indonesia memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara­ kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia.

Baca juga: Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey...'

RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey..."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.