Kompas.com - 06/10/2022, 06:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, diharapkan tidak hanya fokus pada pengungkapan yang sifatnya teknis berkaitan dengan peristiwa.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai, hal itu terlalu remeh untuk tim gabungan sekaliber TGIPF ini, karena teknis dan fakta peristiwa relatif mudah diungkap karena banyaknya bukti dan saksi.

"Saya pikir tidak perlu membentuk tim di bawah kekuasaan nasional sampai Menko dan sebagainya (jika hanya mengungkap teknis insiden dan fakta peristiwa). Ini terlalu sederhana untuk orang-orang dengan profil tinggi seperti itu," kata Julius dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: 4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

"Ini gampang sebetulnya, gampang banget. Di media sosial saja, angle video dari berbagai macam titik sudah kelihatan. Sudah mudah sekali melihat situasi. Kalau itu tidak diambil, artinya sulit bagi TGIPF ini menemukan rangkaian peristiwa yang sebenarnya," jelasnya.

Julius meminta TGIPF berani menyentuh persoalan yang lebih makro dan sistemik terkait Tragedi Kanjuruhan.

Investigasi secara holistik, kata Julius, perlu dilakukan agar TGIPF sanggup menelurkan rekomendasi yang komprehensif.

Baca juga: Saksi Tragedi Kanjuruhan: Suporter Memohon Aparat Tolong Korban-korban Perempuan, tapi Ditolak

Ia memberi contoh, TGIPF diharapkan dapat memberi rekomendasi bagaimana negara harus bertanggung jawab terhadap korban Tragedi Kanjuruhan yang sedikitnya mencapai 131 orang.

Di antara 131 orang itu, barangkali ada orangtua yang meninggalkan anaknya yatim piatu, atau tulang punggung bagi seorang anak, istri, suami, maupun orangtua.

"Ini kan yang harus dipikirkan oleh TGIPF karena mereka sudah berada di level nasional, bukan hanya teknis insiden. Ujungnya, skema pertanggungjawaban negara seperti apa sih?" tutur Julius.

Rekomendasi pembenahan dari TGIPF juga diharapkan bisa menyentuh sistem tata kelola persepakbolaan Tanah Air yang carut-marut, tak hanya di level pengamanan pertandingan, melainkan juga industri tersebut secara menyeluruh.


"Aspek yang lebih jauh lagi, kenapa jual tiket, kapasitasnya berapa, dijual berapa, selisihnya untuk apa, apakah ada politik anggaran ilegal," kata Julius.

Presiden RI Joko Widodo meminta pengungkapan Tragedi Kanjuruhan lebih cepat dari sebulan. Baginya, sudah banyak titik terang yang semestinya memudahkan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dalam bekerja.

"Kan sudah disampaikan Menkopolhukam , beliau minta satu bulan. Tapi, saya minta secepat-cepatnya, karena ini barangnya kelihatan semua," kata Jokowi di Malang, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: Kondisi Korban Luka Tragedi Kanjuruhan: Patah Tulang dan Baru Bisa Buka Mata Setelah 2 Hari

Tragedi Kanjuruhan, tragedi terbesar kedua sepanjang sejarah olahraga modern di stadion ini, berujung pada sedikitnya 131 orang tewas, menurut data teranyar Polri.

Dari jumlah korban tutup usia, 33 di antaranya merupakan anak-anak berusia 4-17 tahun berdasarkan data Kementerian PPPA.

Jatuhnya korban jiwa diakibatkan oleh tembakan gas air mata yang dilontarkan polisi ke tribun penonton, membuat para suporter tunggang-langgang mencari selamat.

Para suporter overkapasitas diduga dalam keadaan sesak napas dan berdesakan di pintu-pintu keluar stadion yang beberapa di antaranya terkunci.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Nasional
KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.