Kompas.com - 05/10/2022, 16:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebut ada tiga pekerjaan rumah yang mesti dibenahi TNI di peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-77 TNI pada hari ini, Rabu (5/10/2022).

Menurut Anton, pekerjaan rumah pertama yang mesti dibenahi adalah fenomena kekerasan terhadap masyarakat sipil, termasuk aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah prajurit dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan.

“Dalam hal ini, penghukuman semestinya tidak hanya dibebankan pada prajurit yang melakukan kekerasan, tetapi juga komandan satuan yang bertugas,” kata Anton dalam keterangan tertulis, Rabu.

Kedua, Anton menuturkan, masih terjadinya insiden kecelakaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang mengakibatkan prajurit terampil meninggal dunia.

Baca juga: Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Menurut dia, prajurit yang mengawaki alutsista pada dasar mempunyai keterampilan tertentu, sehingga hal ini pun menjadi penting bagi petinggi TNI untuk mengutamakan keselamatan mereka.

Oleh karena itu, menurut Anton, pemeliharaan dan pengecekan terhadap kelayakan alutsista merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi sebelum digunakan.

“Sebab, kehilangan mereka akibat insiden kecelakaan alutsista adalah bentuk kerugian besar terhadap TNI,” kata Anton.

Pekerjaan rumah ketiga, masih belum ditatanya skema pemisahan dan penyaluran (sahlur) bagi anggota TNI.

Hal ini mengakibatkan polemik terkait penunjukan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah.

“Pengangkatan perwira aktif sebagai pejabat sementara kepala daerah jelas melanggar Pasal 47 Ayat 1 UU 34 Tahun 2004 bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” ujar Anton.

Baca juga: Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

“Dan jabatan kepala daerah bukanlah ruang jabatan yang masuk dalam 10 kantor seperti yang tertera dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI,” katanya lagi.

Anton juga mengatakan, pengangkatan prajurit aktif juga tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, yakni prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Menurut dia, perbaikan skema sahlur merupakan salah satu kebijakan pensiun dini yang akan berkontribusi mengurai penumpukan perwira menengah dan tinggi TNI non-job.

Sebab, semakin tertundanya penyelesaian masalah perwira non-job juga akan menyebabkan beban organisasi semakin kompleks.

“Di sisi lain, pemerintah hendaknya membangun secara serius kompetensi prajurit TNI untuk tugas non-perang, terutama penanganan bencana alam,” ujar Anton.

Baca juga: Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bharada E Ungkap Putri Candrawathi dan Brigadir Yosua Tidak Pernah Ada Permasalahan

Bharada E Ungkap Putri Candrawathi dan Brigadir Yosua Tidak Pernah Ada Permasalahan

Nasional
Suaranya Bergetar, Richard Eliezer Pejamkan Mata Ceritakan Momen Tembak Brigadir Yosua

Suaranya Bergetar, Richard Eliezer Pejamkan Mata Ceritakan Momen Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Nasional
Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Nasional
Wapres Harap NU di Papua Junjung Nilai Toleransi dan Kemanusiaan

Wapres Harap NU di Papua Junjung Nilai Toleransi dan Kemanusiaan

Nasional
Bharada E Sebut Ferdy Sambo Pakai Sarung Tangan Karet Sebelum Pembunuhan Brigadir J

Bharada E Sebut Ferdy Sambo Pakai Sarung Tangan Karet Sebelum Pembunuhan Brigadir J

Nasional
PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

Nasional
GASPOL! Hari Ini: PR Yudo Margono: Alutsista Bobrok, Sengkarut Papua, hingga Laut Cina Selatan

GASPOL! Hari Ini: PR Yudo Margono: Alutsista Bobrok, Sengkarut Papua, hingga Laut Cina Selatan

Nasional
Gibran dan Yenny Wahid Muncul sebagai Figur Cawapres dalam Musra Hong Kong

Gibran dan Yenny Wahid Muncul sebagai Figur Cawapres dalam Musra Hong Kong

Nasional
Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

Nasional
Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Nasional
Airlangga Jadi Cawapres Paling Unggul di Musra Hong Kong

Airlangga Jadi Cawapres Paling Unggul di Musra Hong Kong

Nasional
Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Nasional
Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.