Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Potensi Sanksi Imbas Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Serahkan ke FIFA

Kompas.com - 05/10/2022, 11:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan kepada Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) terkait keputusan mengenai kemungkinan adanya sanksi bagi sepak bola Indonesia imbas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang.

"Keputusan apa pun adalah kewenangan di FIFA," kata Jokowi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Jokowi mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden FIFA GIanni Infantino untuk membicarakan banyak hal, termasuk tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.

Baca juga: Mudah-mudahan Tragedi Kanjuruhan Jadi Titik Balik Merukunkan Semua Suporter di Indonesia

Jokowi juga berbicara soal pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 yang rencananya akan digelar di Indonesia pada tahun depan.

"Berbicara banyak mengenai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, dan juga berbicara mengenai FIFA U-20, berbicara banyak," kata Jokowi.

Namun demikian, ia menekankan, keputusan ada atau tidaknya sanksi bagi Indonesia tetap diserahkan kepada FIFA.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan Harus Jadi Pelajaran dan Bahan Renungan

Sebelumnya, di media sosial, beredar unggahan dengan narasi yang menyatakan bahwa FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) atas meninggalnya ratusan suporter sepak bola di stadiun Kanjuruhan, Malang.

Dari informasi tersebut disebutkan bahwa FIFA membekukan PSSI selama delapan tahun.

Namun demikian, hingga kini, FIFA belum memberi keputusan terkait sanksi yang akan diterima Indonesia atas tragedi di Kanjuruhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com