Furqan Jurdi
Praktisi Hukum dan Penulis

Aktivis Muda Muhammadiyah

DPR Melucuti Kemerdekaan Hakim

Kompas.com - 05/10/2022, 10:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DPR terlihat tenang-tenang saja ketika Paripurna DPR menghentikan Prof. Dr. Aswanto dari Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebagian Fraksi mengira, tanggal 29 September 2022 itu, hanya sekadar rapat konsultasi sebagaimana biasanya. Fraksi PKS, misalnya, tidak mengetahui mengenai ihwal rapat Komisi Hukum DPR itu.

Setelah rapat internal komisi Hukum dilakukan tanggal 29 September, pada hari itu juga hasil rapat komisi dibawa ke Paripurna untuk diputuskan bersama oleh DPR. Terasa ada kejanggalan dan terkesan sangat tertutup.

DPR tidak berwenang memberhentikan hakim

Pemberhentian Aswanto dari Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR secara hukum tidak ada dasarnya. Prosedur pemberhentian Hakim MK jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Undang Undang Mahkamah Konstitusi.

Menurut ketentuan pasal 23 UU MK, hakim MK diberhentikan dengan terhormat dan dengan tidak dengan terhormat.

Dalam ayat (1) UU MK disebutkan pemberhentian dengan terhormat baru dapat dilakukan dengan alasan: (1) meninggal dunia; (2) mengundurkan diri; (3) berusia 70 tahun; (4) sakit jasmani atau rohani selama 3 bulan berturut-turut.

Untuk pemberhentian dengan tidak terhormat dalam ayat (2) dilakukan dengan alasan: (1) telah diputus bersalah oleh pengadilan kerena melakukan tindakan pidana; (2) melakukan perbuatan tercela; (3) tidak menghadiri sidang selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; (4) melanggar sumpah dan janji jabatan; (5) menghambat MK mengeluarkan putusan; (6) melanggar larangan rangkap jabatan; (7) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim MK, dan (8) melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Sejauh mengenai ketentuan pasal 23 UU MK tersebut, pemberhentian Aswanto tidak berdasarkan Hukum.

Pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan dengan melewati sidang etik di Mahkamah Konstitusi, baru kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi bersurat ke Presiden untuk mendapatkan surat keputusan Presiden.

Artinya surat yang diajukan DPR untuk penggantian Aswanto ke Presiden tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 UU MK.

Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).
Atas dasar apa Aswanto diberhentikan? Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, pemberhentian Aswanto karena menganulir produk Undang-Undang yang dikeluarkan oleh DPR.

Baca juga: Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Alasan tersebut secara hukum sangat mengada-ada. Hakim MK bukan perpanjangan tangan DPR, sehingga harus mengamini semua produk legislasi yang dibuat oleh DPR dan Presiden.

Sudah menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Setiap Hakim MK dibebani untuk mengembang tanggungjawab melakukan judicial review terhadap produk legislasi itu.

Kalau produk itu bertentangan dengan UUD 1945, maka MK berwenang untuk membatalkan, baik itu sebagaian pasal maupun keseluruhannya dalam UU.

Kategori pemberhentian pun tidak jelas, apakah pemberhentian terhormat atau tidak dengan terhormat.

Semua kesimpangsiuran, menurut saya, dapat merusak nama baik Aswanto sebagai individu. Sebab, secara hukum dia masih menjabat sebagai hakim dan menurut UU akan menjabat sampai 2029.

Selain merusak martabatnya, pemberhentian Aswanto juga menjadi preseden buruk bagi MK sebagai lembaga negara yang independen dan merdeka.

Tata cara penggantian hakim

Seorang calon hakim konstitusi baru dapat diangkat menjadi hakim apabila sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh DPR.

Sementara penunjukkan Guntur Hamzah sebagai hakim dilakukan tanpa melakukan fit and proper test seperti yang biasa dilakukan. Proses penunjukkan Guntur Hamzah itu tertutup dari penilaian publik.

Mengenai proses pencalonan hakim Konstitusi, UU MK mengatur dalam Pasal 19 bahwa "Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif".

Artinya setiap orang yang diangkat menjadi hakim harus melewati proses tahapan seleksi dan uji kelayakan secara transparan dan mendapatkan masukan dari masyarakat. Pastisipasi dan transparansi ini penting untuk menguji integritas seorang hakim.

Namun dalam kasus pengangkatan Guntur Hamzah, tidak ada transparansi dan partisipasi, semua terjadi secara tiba-tiba, sehingga terkesan pengangkatannya dipaksakan menurut kehendak politik DPR.

Benar, bahwa DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan tiga orang calon Hakim MK. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden".

Kata "oleh" tersebut dimaknai sebagai perekrutan, bukan "dari" yang bermakna dari dalam DPR. Artinya DPR hanya merekrut calon Hakim MK dengan kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh UUD dan UU MK. Tidak lebih dari itu.

Salah kaprah menyebutkan bahwa Hakim MK adalah direksi yang ditunjuk oleh owner (DPR) untuk taat pada keputusan DPR, sebagaimana dalam pernyataan Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto.

Menempatkan Hakim MK sebagai "perpanjangan tangan" DPR bukan hanya menghilangkan independensi Hakim, tetapi juga menghilangkan independensi pengadilan (Independent of Judiciary).

Gagal membaca Surat MK

Surat yang dikirim MK ke DPR seharusnya tidak berujung pada pemberhentian hakim. Surat tersebut bukan untuk menggodok ulang hakim yang direkrut oleh DPR, tetapi pemberitahuan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

MK ingin DPR tahu bahwa putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 terkait uji materi Pasal 87 huruf a dan b UU MK yang diajukan advokat Priyanto.

MK telah mengabulkan sebagian uji materi tersebut, yakni mengabulkan uji materi Pasal 87 huruf a yang mengatur jabatan ketua dan wakil ketua MK.

Sementara Pasal 87 huruf b mengenai periodisasi atau masa jabatan hakim konstitusi, tidak dikabulkan oleh MK.

Pasal 87 huruf b menyebutkan, "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

Dengan putusan tersebut, hakim MK tidak lagi dipilih berdasarkan periodesasi lima tahun sebagaimana yang dipraktikkan sebelum perubahan ketiga UU MK.

Surat yang dikirim hanya mengandung arti hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul, yakni DPR, presiden, dan MA.

Dari kesalapahaman inilah yang membuat DPR berpikir bahwa Hakim MK Aswanto diberhentikan. Sementara kewenangan DPR bukan memberhentikan hakim MK, melainkan menyeleksi calon hakim MK. Pemberhentian hakim MK harus berdasarkan UU MK.

Karena itu, kita berharap Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan surat Keputusan Penggantian Aswanto dari Hakim konstitusi.

Kalau seandainya Presiden mengeluarkan, secara administrasi bisa digugat lewat Tata Usaha Negara dan potensial dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan dan ketentuan yang berlaku dalam UU MK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa Dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa Dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas Sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey..'

RKUHP Sudah Dibahas Sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey.."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan Sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan Sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
Wapres Nilai Ada Masalah dalam Penanganan 'Stunting' di Indonesia

Wapres Nilai Ada Masalah dalam Penanganan "Stunting" di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.