Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johannes Sutanto (Gendhotwukir)
Swasta

Penikmat sastra dari Rumah Baca Komunitas Merapi (RBKM). Penulis pernah mengenyam pendidikan di Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Augustin, Jerman dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta.

Branding Lipstik Elite Politik

Kompas.com - 05/10/2022, 07:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ATMOSFER tahun politik telah menghangat dan datang lebih awal, kendati pemilu baru akan dihelat pada pertengahan Februari 2024.

Sejumlah elite politik yang digadang-gadang maju dalam kontestasi atau secara pribadi memang bernafsu ikut merengkuh kekuasaan mulai sibuk memoles diri.

Fenomena dan geliat para tokoh politik yang sibuk bergerilya membangun citra dan memoles wujud diri biar nampak seolah-olah merakyat, entah untuk tujuan jangka pendek mendongkrak dukungan sebagaimana bisa terukur oleh lembaga-lembaga survei atau tujuan jangka panjang membangun kepercayaan publik dan menggenjot elektabilitas, mulai terasa denyutnya.

Mesin politik mulai dari framing pemberitaan hingga fenomena buzzer mulai menggeliat. Barisan pasukan mulai dibentuk dan akan terus mengonsolidasikan berbagai kekuatan dan kepentingan untuk satu tujuan personal branding.

Elite politik ini mulai menghadiri kegiatan-kegiatan kerakyatan untuk mendukung pencitraannya. Sementara mesin politik buzzer bekerja dalam senyap di ranah media sosial untuk mempromosikan jagoannya baik secara halus, penuh intrik maupun terang-terangan dengan kampanye frontalnya.

Branding memang tidak jauh dari terminologi kekuasaan. Farco Siswiyanto Raharjo dalam buku "The Master Book of Personal Branding" menguak misteri branding yang sejatinya tak jauh dari strategi untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu.

Branding sebagai strategi membentuk dan membangun citra diri (seseorang) menggiring orang lain atau masyarakat untuk hanya menilai prestasi dan pencapaian yang diraihnya.

Karena itu, branding kerap juga dipahami sebagai strategi untuk menguasai pihak lain dengan menampilkan dan menonjolkan keunikan dan ciri khas diri.

Nah, dalam upaya untuk merebut kekuasaan, branding sebuah keniscayaan. Mesin politik tak dipungkiri memang perlu digerakkan. Masyarakat perlu tahu nilai lebih seseorang dibanding yang lainnya.

Kendati branding itu wajib dilakukan, namun sejatinya tidak boleh dikemas dalam kebohongan. Branding tidak boleh mengarusutamakan kebohongan. Branding tidak boleh memproduksi kebohongan.

Sekali berbohong, maka seseorang akan terjebak pada kebohongan berikutnya. Mata rantai kebohongan diproduksi untuk menutupi kebohongan pertama. Satu kebohongan akan memproduksi kebohongan-kebohongan berikutnya.

Buya Hamka dalam bukunya "Bohong di Dunia" dengan apik dalam elaborasi filosofisnya menguak kebohongan. Ia menandaskan bahwa secara alami manusia memiliki sifat fitrah untuk condong kepada kebenaran. Seseorang berjalan menuju ke kebenaran.

Sifat fitrah inilah yang mendorong manusia menunjukkan perilaku berbeda ketika berbohong seperti berkeringat, gelisah hingga perubahan arah pandang.

Tak hanya tanda-tanda fisik yang dalam bahasa komunikasi tubuh bisa dipahami sebagai kebohongan, tetapi berbagai perilaku yang menarasikan kebohongan sejatinya juga tidak mudah dikenali karena hegemoni politiknya begitu kuat.

Filsuf politik dari Florens, Niccolo Machiavelli (1469-1527) menyebut kebohongan, manipulasi data dan kemunafikan sebagai instrumen legitim dalam pertarungan politik karena kontrak dan janji dapat saja dilanggar tanpa harus takut pada sanksi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com