Deklarasi PSI buat Ganjar Maju Pilpres Dinilai Hanya untuk Cari Perhatian

Kompas.com - 04/10/2022, 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru-baru ini mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, langkah PSI ini merupakan bagian dari upaya partai tersebut mencari simpati publik.

"Langkah PSI mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden akan diusung di pemilihan presiden tahun 2024 tidak lebih dari sekadar untuk mencari perhatian saja," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Dugaan ini bukan tanpa alasan. Pertama, PSI tak memiliki satu pun kursi di DPR RI.

Sementara, menurut aturan, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya untuk dapat mengusung calon presiden.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sehingga tidak memiliki arti apa pun secara politik dukungan PSI terhadap Ganjar Pranowo," ujar Bawono.

Selain itu, lanjut Bawono, Ganjar merupakan kader partai lain yakni PDI Perjuangan. Dengan demikian, Ganjar harus tunduk pada aturan-aturan partainya.

Lagi pula, PSI seharusnya lebih dulu izin ke PDI-P sebagai partai yang menaungi Ganjar sebelum mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres.

"Padahal proses politik di internal PDI Perjuangan sendiri masih berjalan dan belum ditetapkan siapa pun kader untuk diusung di pemilihan presiden mendatang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Senin (3/10/2022), PSI menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024.

Menurut PSI, Ganjar merupakan calon terbaik karena punya visi kebangsaan dan kebhinekaan yang sama dengan yang mereka perjuangkan.

"PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dalam konferensi pers daring, Senin.

Baca juga: PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh, Bos!

Grace menyebut, dukungan buat Ganjar tidak diberikan partainya secara tiba-tiba. Nama Ganjar tepilih melalui forum rembuk rakyat PSI yang sudah digelar sejak akhir Februari 2022.

Rembuk rakyat ini bertujuan menjaring capres untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi yang kini PSI dukung.

"Ini adalah capres 2024 pilihan rakyat lewat Rembuk Rakyat, bukan keinginan dari elite PSI, dan keinginan rakyat itu seusai dengan hati nurani kami juga di PSI," ujar Grace.

Grace mengatakan, partainya akan berupaya sekuat tenaga untuk mendukung Ganjar maju di pilpres, sekalipun Gubernur Jawa Tengah tersebut merupakan kader PDI Perjuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 Akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 Akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Nasional
Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey...'

RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey..."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.