BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa jumlah anggaran biaya tak terduga (BTT) dari pemerintah daerah saat ini masih di atas Rp 7 triliun.

Menurutnya, sebagian dari BTT ini dapat dikucurkan untuk pengendalian inflasi yang saat ini terjadi.

“Termasuk, memberikan subsidi untuk transportasi dari daerah produsen ke konsumen,” ujar Tito Karnavian, dikutip keterangan resmi Kemendagri pada Selasa (4/10/2022).

Eks Kapolri itu meminta pemerintah daerah turut berpartisipasi aktif menekan inflasi, meskipun angkanya saat ini masih tergolong ringan secara nasional.

Baca juga: Inflasi September Tembus 1,17 Persen, Tertinggi Sejak Desember 2014

“Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka otomatis angka nasional juga akan bisa dikendalikan,” ujarnya.

Selain mengalokasikan pengendalian inflasi dari pos BTT, Tito juga menyinggung beberapa instrumen anggaran lain yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam APBD masing-masing.

Pertama, dana transfer umum sebesar 2 persen. Kedua, menggunakan anggaran dana desa.

Tito menjelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah memutuskan agar sekitar 30 persen dari sisa dana desa dialokasikan untuk memberikan jaring pengaman sosial.

Baca juga: 4 Tips Menghadapi Dampak Inflasi, Apa Saja?

Namun, Tito juga menekankan pentingnya sistem pendataan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

“Diharapkan dengan social safety net (jaring pengaman sosial) ini maka yang penting adalah tepat sasaran," katanya

"Oleh karena itulah, kita perlu melakukan registrasi sosial ekonomi agar tepat sasaran kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan,” ujar Tito melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Naikkan Harga BBM, Mendagri Minta Pemda Ikut Tanggulangi Inflasi