Kompas.com - 04/10/2022, 12:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengingatkan agar wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tragedi Kanjuruhan oleh DPR tidak tumpang tindih dengan tugas Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bentukan pemerintah.

Oleh karena itu, dia meminta agar DPR melalui Pansus, tidak melakukan pekerjaan serupa dengan TGIPF tersebut.

"Jangan sampai melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tim Khusus bentukan pemerintah. Supaya jangan sampai justru dalam proses akan muncul perbedaan-perbedaan kesimpulan yang justru akan memicu kegaduhan," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: Ratusan Suporter Sepakbola, Bupati, hingga Ketua DPRD Gunungkidul Doakan Korban Tragedi Kanjuruhan

Lucius mengungkapkan, wacana pembentukan Pansus ini baik-baik saja sebagai respons melihat tragedi Kanjuruhan. Namun, ia menilai tragedi Kanjuruhan terlalu riskan untuk dibawa ke ranah politik oleh DPR melalui pembentukan Pansus.

"Apalagi jika pembentukan Pansus itu muncul disaat duka masih sangat kental dirasakan," jelasnya.

Baca juga: Menanti Kinerja TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Atas hal itu, ia menyarankan jika DPR hendak membantu mencari solusi, maka bisa dilakukan dengan mendukung penuh kerja-kerja penanganan persoalan oleh penegak hukum di lapangan.

"Apalagi kita sudah mendengar juga pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus Kanjuruhan," ujarnya.

Usulan pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PKB DPR mengusulkan pembentukan Pansus DPR untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan.

“Saya telah memerintahkan FPKB mengusulkan pembentukan Pansus DPR RI Tragedi Kanjuruhan, dengan menjadikan Komisi X yang menangani keolahragaan menjadi leading sektornya,” kata Anggota FPKB DPR M. Hasanuddin Wahid dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Udin itu menyatakan, Pansus Tragedi Kanjuruhan dinilainya sangat penting agar tragedi itu dapat menemui titik terang dan segera diselesaikan secara komprehensif.

“Bukan saja untuk mempercepat penyelesaian tragedi Kanjuruhan, siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa Kanjuruhan,” terangnya.

Baca juga: Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Sementara itu, Fraksi PDI-P DPR mengaku setuju agar dibentuknya Pansus Tragedi Kanjuruhan.

Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto mengatakan, peran daripada Pansus itu adalah mencari solusi atas tragedi tersebut.

"Jadi nanti kalau memang dibentuk pansus, kita mendukung sehingga dapat jawabannya lebih komprehensif," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Utut berharap, pembentukan Pansus dapat menjawab berbagai spekulasi yang ada di masyarakat soal tragedi Kanjuruhan.

Pasalnya, ia menyoroti banyak spekulasi publik atas tragedi itu mulai dari penggunaan gas air mata oleh aparat hingga siapa pihak yang perlu bertanggung jawab.

"(Pansus) tidak dari menduga atau asumsi yang kejelasannya tak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Pemerintah Akan Terbitkan Keppres TGIPF

Sementara itu, pemerintah akan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk tragedi di Stadion Kanjuruhan itu.

Baca juga: Ini Susunan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Kanjuruhan

Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait TGIPF untuk mengusut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Selasa (4/10/2022).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

"Saya baru saja melapor kepada Presiden terkait kerusuhan di Kanjuruhan itu. Pertama TGIPF itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai satu bulan sudah bisa menyimpulkan. Karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui. Tinggal masalah-masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai satu bulan," ujar Mahfud.

 

"Dan untuk itu, keppres-nya akan dikeluarkan hari ini, sehingga kami punya dasar untuk rapat," kata dia. Mahfud kemudian menjelaskan alasan harus ada keppres yang diterbitkan secara khusus.

Baca juga: Jokowi Minta TGIPF Kanjuruhan Cepat Bekerja, Kurang dari Sebulan Harus Ada Hasil

 

Menurut dia, saat ini, setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan.

Oleh karena itu, keppres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF.

"Sehingga yang terpadu itu nanti bergabung di bawah keppres ini, misalnya menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim, itu bagus. Untuk menyelidiki itu agar terang," kata Mahfud.

"Lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di sini, di Kemenkopolhukam tim yang dibentuk oleh presiden," ujar dia.

Kemarin, Selasa 3 Oktober, Mahfud MD mengumumkan daftar anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan.

Mahfud mengatakan tim ini dipimpin olehnya yang didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudidin Amali sebagai wakil tim pencari fakta.

“Tim ini bekerja dalam waku dua minggu dan paling lama satu bulan,” kata Mahfud dalam konferensi pers daring, Senin (3/10/2022).

Adapun daftar pimpinan dan anggota TGIPF sebagai berikut:

Pimpinan:

1. Ketua: Mahfud MD (Menko Polhukam)
2. Wakil Ketua: Zainuddin Amali (Menpora)
3. Sekretaris: Nur Rochmad (Mantan Jampidum/mantan Deputi III Kemenko Polhukam)

Anggota:

1. Rhenald Kasali (Akademisi Universitas Indonesia)
2. Sumaryanto (Rektor UNY)
3. Akmal Marhali (Pengamat Olahraga/Koordinator Save Our Soccer)
4. Anton Sanjoyo (Jurnalis Olahraga-Harian Kompas)
5. Nugroho Setiawan (Mantan pengurus PSSI dengan Lisensi FIFA)
6. Letjen TNI (Purn) Doni Monardo (Mantan Kepala BNPB)
7. Mayjen TNI (Purn) Suwarno (Wakil Ketum I KONI)
8. Irjen Pol (Purn) Sri Handayani (Mantan Wakapolda Kalimantan Barat)
9. Laode M Syarif (Kemitraan/eks pimpinan KPK)
10. Kurniawan Dwi Yulianto (Mantan pemain tim nasional sepak bola)

Baca juga: Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku Pidana

Adapun kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupatan Malang, setelah pada laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, Arema FC kalah 2-3 di kandang sendiri, Sabtu (1/10/2022).

Pihak kepolisian menembakan gas air mata ke arah penonton yang berada di tribune stadion.

Akibatnya, ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. 

Sedangkan korban meninggal umumnya karena terinjak-injak dan sesak nafas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.