Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Kompas.com - 04/10/2022, 11:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait.

Puan lantas menyoroti hal yang perlu dievaluasi, yaitu penyelenggara pertandingan sepakbola Arema versus Persebaya, dan proses penanganan oleh aparat jika terjadi kericuhan di stadion.

"DPR RI berharap peristiwa seperti ini tidak akan terulang di masa yang akan datang dan meminta kepada pihak-pihak terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pertandingan sepakbola beserta seluruh prosedur penanganan yang harus dilaksanakan," kata Puan Maharani dalam rapat paripurna, Selasa (4/10/2022).

Selain itu, ia juga meminta tragedi Kanjuruhan menjadi pembelajaran bagi para suporter sepakbola di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Minta TGIPF Kanjuruhan Cepat Bekerja, Kurang dari Sebulan Harus Ada Hasil

Terutama, Puan mengatakan, soal sportivitas dalam pertandingan sepakbola maupun mendukung tim yang bertanding.

"Meminta agar seluruh masyarakat menjunjung tinggi sportivitas dalam menerima kemenangan maupun kekalahan," ujar Ketua DPP PDI-P itu.

Puan Maharani melanjutkan, DPR RI menyampaikan turut berdukacita atas peristiwa yang mengakibatkan ratusan korban jiwa maupun luka-luka itu.

DPR menganggap peristiwa itu sebagai sebuah musibah yang tidak boleh terulang.

Baca juga: Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Puan kemudian mengajak seluruh peserta sidang paripurna DPR untuk menundukan kepala dan berdoa bagi para korban tragedi Kanjuruhan

"Untuk itu marilah kita menundukan kepala serta seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing," kata Puan.

"Semoga arwah yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan kepada korban yang mengalami luka-luka segera diberikan kesembuhan dan kesehatan," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tragedi kelam yang memakan korban jiwa 125 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Baca juga: Mahfud MD Pimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Tim ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

“Untuk mengungkap perisitwa Kanjuruhan yang terjadi tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang akan dipimpin langsung Menko Polhukam,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Bertindak sebagai wakil ketua TGIPF adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rochmad menjadi sekretaris

Sementara anggota TGIPF antara lain, Akademisi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sumaryanto, Pengamat Sepak Bola Akmal Marhali, Jurnalis Kompas Anton Sanjoyo, mantan Pengurus PSSI Nugroho Setiawan.

Kemudian mantan Kepala BNPB Doni Mornardo, Wakil Ketua Umum 1 KONI Mayjen (Purn) Suwarno, Mantwan Wakapolda Kalimantan Barat Irjen (Purn) Sri Handayani, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, dan mantan pemain Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto.

Baca juga: Mahfud MD Minta Polri Segera Ungkap Pelaku Tindak Pidana Tragedi Kanjuruhan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.