Kompas.com - 04/10/2022, 11:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, upaya Partai Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 bukan tanpa risiko.

Menurut Umam, langkah tersebut mengancam tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Ketiga menteri itu berpotensi dicopot karena alasan politik.

"Potensi risiko yang paling besar adalah ancaman reshuffle tiga menteri Nasdem di pemerintahan," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Adapun tiga menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Tak hanya pencopotan menteri, menurut Umam, langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan.

Lebih jauh, terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan penggembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024.

Semua itu lantaran Nasdem berupaya mengusung Anies Baswedan sebagai capres, figur yang notabene oposisi pemerintahan kini.

"Nama Anies disinyalir berlawanan dengan lingkaran kekuasaan," kata Umam.

Baca juga: Paloh Harap PKS-Demokrat Bersatu dengan Nasdem Usung Anies Jadi Capres

Namun demikian, menurut Umam, deklarasi pencapresan Nasdem merupakan langkah progresif.

Nasdem hanya perlu berkoalisi dengan setidaknya dua partai politik untuk benar-benar mengantarkan Anies ke panggung pilpres.

Umam pun memprediksi, tak lama lagi Nasdem bakal meresmikan rencana koalisinya bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai sudah lama saling menjajaki, tetapi belum juga meresmikan koalisi.

Menurut Umam, koalisi ketiga partai bisa menjadi kongsi partai politik terkuat pada Pemilu 2024.

"Jika gerbong koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS dideklarasikan, maka gerbong koalisi ini akan menjadi kekuatan koalisi terbesar dengan angka 28,5 persen kursi di DPR, melampaui rencana-rencana koalisi lainnya," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Nasdem baru saja mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) medio Juni lalu, ada tiga nama yang masuk dalam bursa capres Nasdem yakni Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun, Anies dipilih lantaran dianggap sebagai calon terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Kendati demikian, Paloh tak mewajibkan Anies bergabung ke Nasdem. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri kelak.

Pinangan Nasdem itu langsung diterima Anies. Namun demikian, Anies belum dapat menentukan nama cawapres atau keinginannya bergabung dengan Nasdem.

Surya Paloh pun berharap Demokrat dan PKS partai dapat berkoalisi dengan Nasdem untuk ke depan mengusung Anies.

"Soal PKS dan Demokrat, dari apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insya Allah semua menyatukan pikiran, semangat, tekad, bersama dengan Nasdem," kata Paloh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Nasional
Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Nasional
Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Nasional
Makna Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.