Kompas.com - 04/10/2022, 07:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, bergerak cepat menangani tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2022) lalu.

Mahfud mengelar rapat koordinasi khusus pada Senin (3/10/2022). Rapat itu dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Kemenko Polhukam.

Pantauan Kompas.com, dalam rapat koordinasi itu terlihat sejumlah petinggi lembaga pemerintah mulai dari Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Baca juga: Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Terlihat juga Sekretaris Menko PMK Yohanes Baptista, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Chandra Bakti.

Setelah rapat singkat, sekitar pukul 10.30 WIB, semua yang ikut rapat terbatas mendampingi Mahfud MD dalam menggelar konferensi pers.

Dalam konferensi pers itulah diumumkan, pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) atas tragedi yang menewaskan 125 orang itu (berdasarkan data kepolisian).

"Untuk mengungkap peristiwa Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang akan dipimpin langsung Menko Polhukam," kata Mahfud.

Baca juga: Nyala Harapan untuk Kanjuruhan: Tidak Ada Lagi Rivalitas Berlebihan, Tidak Ada Permusuhan

Tim itu diumumkan hari itu juga atau sore harinya oleh Mahfud MD dengan susunan tim sebagai berikut:

Pimpinan:
1. Ketua: Mahfud MD (Menko Polhukam)
2. Wakil Ketua: Zainuddin Amali (Menpora)
3. Sekretaris: Nur Rochmad (Mantan Jampidum/mantan Deputi III Kemenko Polhukam)

Baca juga: Fakta di Balik Pencopotan Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Pasca-tragedi Kanjuruhan

Anggota:
1. Rhenald Kasali (Akademisi Universitas Indonesia)
2. Sumaryanto (Rektor UNY)
3. Akmal Marhali (Pengamat Olahraga/Koordinator Save Our Soccer)
4. Anton Sanjoyo (Jurnalis Olahraga-Harian Kompas)
5. Nugroho Setiawan (Mantan pengurus PSSI dengan Lisensi FIFA)
6. Letjen TNI (Purn) Doni Monardo (Mantan Kepala BNPB)
7. Mayjen TNI (Purn) Suwarno (Wakil Ketum I KONI)
8. Irjen Pol (Purn) Sri Handayani (Mantan Wakapolda Kalimantan Barat)
9. Laode M Syarif (Kemitraan/eks pimpinan KPK)
10. Kurniawan Dwi Yulianto (Mantan pemain tim nasional sepak bola).

Dorong polisi segara ungkap pelaku

Di sisi lain, Mahfud juga meminta agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera mengungkap pelaku di balik tragedi Stadion Kanjuruhan tersebut.

Ia meminta agar polisi bisa menetapkan pelaku yang dinilai terlibat melakukan tindak pidana.

"Kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana," kata dia.

Baca juga: 4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

Selain itu, Polri juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian di stadion kanjuruhan.

Evaluasi dinilai penting, agar peristiwa serupa tak terulang di kemudian hari.

Minta aparat TNI yang terlibat ditindak

Selain Polri, Mahfud juga memberikan penekanan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar mengusut tuntas prajurit TNI yang terlibat dalam tragedi itu.

Karena dari video yang beredar di sosial media, banyak prajurit TNI yang berlaku anarkis saat membantu pengamanan di Stadion Kanjuruhan.

"Kepada Panglima TNI, diminta lakukan tindakan cepat sesuai aturan karena di video beredar TNI yang tampaknya melakukan tindakan berlebih di luar kewenangannya," ujar Mahfud.

Panglima diperintahkan untuk mencari tau kebenaran dari video yang beredar di sosial media.

Baca juga: Menanti Kinerja TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Kemudian memberikan penanganan kepada prajurit yang disebut bertindak di luar kewenangan yang diberikan.

"Apakah video tersebut benar atau tidak, Panglima TNI akan mengumumkannya kepada kita semua," tutur Mahfud.

Perintahkan PSSI segera bergerak

Gerak cepat pemerintah untuk menuntaskan tragedi ini juga ditunjukan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

PSSI diminta bergerak cepat, agar program yang dijalankan PSSI bisa terkendali usai tragedi tersebut.

"Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam (internal) secepatnya agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik," ujar Mahfud MD.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan salah satu tindakan cepat yang diambil PSSI adalah menghentikan sementara kompetisi yang digelar.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan dalam Pandangan Mata Para Saksi dari Tribune Penonton...

Kompetisi yang dihentikan, yaitu Liga 1 dan Liga 2. Sedangkan gelaran lainnya seperti piala AFC masih terus berjalan.

"Untuk yang liga 1 liga 2 kita hentikan, untuk yang gelaran lainnya tidak terganggu apalagi untuk yang AFC," kata Yunus.

Di sisi lain, PSSI meminta agar pemerintah bisa mendukung penyelenggaraan yang sedang berlangsung, khususnya Piala AFC.

Sebab, beberapa tim nasional dari negara-negara yang berpartisipasi sudah ada di Indonesia.

"Kita juga berharap baik dari pihak pemerintah agar kita tetap laksanakan karena lima negara sudah ada di Indonesia," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.