Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Trias Kuncahyono
Wartawan dan Penulis Buku

Trias Kuncahyono, lahir di Yogyakarta, 1958, wartawan Kompas 1988-2018, nulis sejumlah buku antara lain Jerusalem, Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir; Turki, Revolusi Tak Pernah Henti; Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir; Kredensial, Kearifan di Masa Pagebluk; dan Pilgrim.

Bung Karno, Menlu, dan Politik Luar Negeri

Kompas.com - 03/10/2022, 13:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETIKA mendengarkan pidato Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, pada Sidang Umum PBB ke-77 di New York, AS, 26 September 2022, lantas ingat pidato Bung Karno pada Sidang Umum PBB ke-15, pada 30 September 1960.

Kedua pidato yang disampaikan pada zaman dan tantangan yang berbeda, sama-sama menarik: mengungkapkan persoalan zaman dan ide untuk menyelesaikan persoalan itu.

Baca juga: Keluh Kesah Menlu Rusia soal Ukraina di Sidang Umum PBB

Tentu, tulisan singkat ini tidak hendak membandingkan Menlu Retno dengan Bung Karno, Bapak Bangsa Indonesia. Rasanya, tidak tepat untuk "membanding-bandingke".

Tetapi, tulisan ini lebih ingin menegaskan bahwa pidato-pidato tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang wajah dan sosok politik luar negeri Indonesia, serta standing Indonesia dalam menghadapi persoalan dunia.

Tantangan Dunia

Selama 90 menit menyampaikan pidatonya yang berjudul "To Buid The World A New", Bung Karno - orator ulung yang di negeri ini belum ada yang mampu menandingi, sekalipun ada yang berusaha menirunya - mengupas habis-habisan sistem yang dibangun dan dilaksanakan oleh Barat yakni kolonialisme dan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan bangsa-bangsa.

Maka presiden pertama RI itu secara tegas menyatakan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme.

Pada saat yang sama, Bung Karno juga memerkenalkan Pancasila dengan seluruh nilai-nilai luhurnya kepada dunia. Kata Bung Karno, “Pancasila mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional.”

Tentang kondisi zaman, waktu itu Bung Karno, mengatakan, “Dewasa ini segala masalah dunia kita saling berhubungan. Kolonialisme mempunyai hubungan dengan keamanan; keamanan mempunyai hubungan dengan persoalan perdamaian dan perlucutan senjata; perlucutan senjata berhubungan dengan perkembangan secara damai dari negara-negara yang belum maju.

Baca juga: Saat Sukarno Membedah Pancasila di Sidang Umum PBB...

Ya, segala itu saling bersangkut-paut. Jika kita pada akhirnya berhasil memecahkan satu masalah, maka terbukalah jalan untuk penyelesaian masalah-masalah lainnya. Jika kita berhasil memecahkan, misalnya masalah perlucutan senjata, maka akan tersedialah dana-dana yang diperlukan untuk membantu bangsa-bangsa yang sangat memerlukan bantuan itu.”

Kata Bung Karno, masalah-masalah semuanya itu harus dipecahkan dengan penggunaan prinsip-prinsip yang telah disetujui.

Setiap usaha untuk memecahkannya dengan mempergunakan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan pemilikan kekuasaan, tentu akan gagal, bahkan akan mengakibatkan masalah-masalah yang lebih buruk lagi.

Krisis Ukraina, barangkali menjadi salah satu contoh seperti yang dikatakan Bung Karno, yang tidak bisa diselesaikan dengan mempergunakan kekerasan, pada dewasa ini.

Karena itu, Menlu Retno dalam pidatonya sepanjang 11 menit mengajak semua pihak berkolaborasi mengatasi krisis-krisis yang ada. Dengan paradigma baru tersebut ia berharap tatanan yang lebih inklusif bagi semua pihak.

Kata Menlu Retno, "Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan."

Sangat wajar kalau Menlu Retno mengatakan hal itu. Indonesia telah menunjukkan - tidak hanya bicara tetapi bertindak - usahanya dalam membantu penyelesaikan krisis Ukraina.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com