Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Investigasi Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 03/10/2022, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo meminta investigasi tragedi Kanjuruhan dilakukan secara mendalam sampai ke akar, hingga ditemukan pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini.

Presiden juga memerintahkan untuk segera dilakukan investigasi secepat mungkin dan harus ada yang bertanggung jawab.

Pernyataan ini mengandung tuntutan agar investigasi dapat berjalan sesuai harapan dan tentu saja sebuah investigasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menilik lebih jauh dari pemberitaan yang beredar, maka banyak indikasi pelanggaran aturan yang terjadi berkait dengan tragedi Kanjuruhan.

Konon katanya penggunaan gas air mata yang tidak dibenarkan oleh FIFA, permohonan memajukan waktu pelaksanaan pertandingan yang diabaikan, sampai kelebihan kapasitas penonton yang masuk ke dalam stadion.

Merujuk kepada permintaan Presiden untuk sebuah investigasi mendalam sampai ke akar, maka penyelidikan benar-benar harus dilakukan secara menyeluruh dan tuntas.

Harus dapat diuraikan sejauh mana pelanggaran aturan yang terjadi dan oleh siapa atau pihak mana.

Penyelenggara pertandingan, pihak keamanan, aparat pemerintah daerah dan Kepolisian pasti akan menjadi obyek utama investigasi.

Tidak mudah untuk mencapai kesimpulan bahwa siapa yang benar-benar bersalah sehingga harus menanggung akibat pertanggungjawaban terhadap melayangnya demikian banyak nyawa para korban.

Mungkin harus bisa diuraikan seberapa besar presentasi kesalahan para pihak yang berkontribusi sehingga terjadi musibah mengerikan ini.

Yang pasti para pihak memiliki andil masing-masing dari kesalahan yang dilakukan sehingga terakumulasi menjadi tragedi Kanjuruhan yang mengenaskan itu.

Merunut arus penyelidikan tentang penyebab terjadinya musibah memang harus diawali sejak dari hulu hingga ke hilir apabila ingin memperoleh hasil yang tuntas.

Ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi instruksi Presiden dalam menangani tragedi Kanjuruhan.

Persoalan utama di sini adalah siapa atau pihak mana yang berwenang atau diberi kewenangan melaksanakan proses investigasi ini.

Investigasi yang akan dilakukan harus benar-benar memperoleh data dan fakta mengenai apa saja peraturan dan prosedur yang telah dilanggar, oleh pihak mana saja dan apa sebabnya.

Seluruh masyarakat Indonesia menantikan hasil yang benar-benar obyektif dalam proses investigasi penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan.

Harapan yang tentu saja besar sekali agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa datang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com