Kompas.com - 01/10/2022, 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah awalnya tidak tahu dirinya dipilih oleh DPR menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto.

Jimly mengatakan, Guntur tiba-tiba dipanggil oleh DPR untuk menjalani fit and proper test menjadi hakim konstitusi tanpa tahu siapa yang akan digantikannya.

"Ternyata dia juga mendadak, dia juga tidak tahu. Tiba-tiba dipanggil untuk dalam tanda petik fit and proper test tanpa tahu siapa yang mau diganti," kata Jimly usai bertemu Guntur bersama sejumlah mantan hakim MK di Gedung MK, Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

Baca juga: Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR

Jimly mengatakan, dalam fit and proper test itu, Guntur dihadapkan pada situasi yang membuatnya tidak bisa menolak terpilihnya ia sebagai hakim MK karena Guntur merupakan mitra kerja Komisi III DPR.

Ia pun mempertanyakan fit and proper test yang dilakukan DPR karena seleksi hakim konstitusi semestinya mengikuti prinsip keterbukaan dan transparansi.

"Ini enggak, dia (Sekjen MK Guntur Hamzah) sendirian aja dipanggil. Ditanya setuju atau enggak, masa dia bilang enggak setuju? Tapi dia bingung 'ganti siapa saya ini', dia enggak tahu,"ujar Jimly.

Baca juga: Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Ia menyebutkan, proses tersebut juga melanggar undang-undang karena pemilihan hakim konstitusi semestinya diawali oleh surat pemberitahuan dari MK bahwa ada hakim yang berhenti.

Sedangkan, dalam kasus ini, MK hanya mengirimkan surat ke DPR untuk mengonfirmasikan ketentuan Undang-Undang MK hasil revisi di mana masa jabatan hakim MK kini berdasarkan usia hakim.

Dengan ketentuan tersebut, Aswanto semestinya baru diberhentikan pada tahun 2029 mendatang ketika usianya menginjak 70 tahun.

Baca juga: Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

"Pak Guntur sebagai sekjen, kita semua sayang sama dia, dia lebih dari pantas untuk jadi hakim, cuma timing-nya bukan sekarang. Dan memang dia juga enggak tahu menahu, kita baru tahu Ya Allah kok begitu," kata Jimly.

Sebagaimana diketahui, DPR secara mendadak mencopot Hakim MK Aswanto dari posisinya dan menggantikannya dengan Guntur.

Pergantian itu disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (29/9/2022).

Ketua Komisi III Bambang Wuryanto mengatakan, Aswanto diganti karena menganulir produk undang-undang yang dibuat oleh DPR padahal ia merupakan hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR.

"Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh," ujar Bambang.

"Dasarnya Anda tidak komitmen. Enggak komit dengan kita. Ya mohon maaflah ketika kita punya hak, dipakailah," imbuh politisi PDI-P tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.