Kompas.com - 01/10/2022, 18:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan orang mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bertemu secara langsung dan daring pada Sabtu (1/10/2022) hari ini untuk membahas pencopotan hakim MK Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami tadi bertemu karena para mantan ini concern dengan masalah ini, maka semua dengan waktu mendadak kita bikin. Sebab kalau terlalu telat, Senin, Selasa, aduh, kita mau cepat-cepat," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta, seusai pertemuan.

Jimly mengatakan, selain dirinya ada empat mantan hakim MK yang mengikuti pertemuan secara langsung yakni Mahfud MD, Hamdan Zoelva, dan Maruarar Siahaan.

Sedangkan, lima hakim lainnya mengikuti pertemuan secara virtual yakni Laica Marzuki, Harjono, Maria F. Indrati, Achmad Sodiki, dan I Dewa Gede Palguna.

Baca juga: Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Sementara, MK diwakili oleh Sekretaris Jenderal Guntur Hamzah karena Ketua MK Anwar Usman sedang berada di Nusa Tenggara Barat.

"Karena ketuanya tidak ada, dengan Sekjen saja, karena kita juga perlu klarifikasi dengan sekjen kan, karena dia yang menjadi pengganti," ujar Jimly.

Ia menuturkan, dalam pertemuan ini, para mantan hakim MK mengusulkan agar Presiden Joko Widodo tidak meneken keputusan presiden mengenai pemberhentian Awanto.

Sebab, mereka menilai pemberhentian Aswanto oleh DPR melanggar konstitusi dan didasari oleh kesalahpahaman DPR atas surat yang dikirimkan MK.

Baca juga: Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Jimly mengatakan, MK mengirim surat kepada DPR untuk mengonfirmasikan ketentuan Undang-Undang MK hasil revisi di mana masa jabatan hakim MK kini berdasarkan usia hakim.

Namun, menurut dia, DPR justru memaknai surat itu sebagai permintaan konfirmasi mengenai kelanjutan masa jabatan hakim MK yang dipilih oleh DPR.

"Ini dia jawab dengan tindakan, mengadakan pemberhentian dan pergantian. Jadi seolah-olah konfirmasi yang dimaksud adalah konfirmasi dari DPR, padahal yang dimaksud MK bukan begitu," ujar dia.

Baca juga: Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Menurut Jimly, Mahfud selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah mencatat usul tersebut dan akan membahasnya bersama pemerintah.

"Ya dicatat, rajin dia mencatat, tapi jawabannya formal begitu. Karena dia kan Menko, dia akan membicarakan itu di level pemerintah karena ini masalah serius," kata Jimly.

Sebagaimana diketahui, DPR secara mendadak mencopot Hakim MK Aswanto dari posisinya dan menggantikannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah.

Pergantian itu disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (29/9/2022).

Ketua Komisi III Bambang Wuryanto mengatakan, Aswanto diganti karena menganulir produk undang-undang yang dibuat oleh DPR padahal ia merupakan hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR.

"Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh," ujar Bambang.

"Dasarnya Anda tidak komitmen. Enggak komit dengan kita. Ya mohon maaflah ketika kita punya hak, dipakailah," imbuh politisi PDI-P tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.