Rino Irlandi
Peneliti

Alumnus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sesat Pikir Dalam Alasan Pencopotan Hakim MK, Aswanto

Kompas.com - 01/10/2022, 09:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENCOPOTAN Aswanto dari jabatannya sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) mengejutkan kita semua. Aswanto yang seharusnya menjabat hingga tahun 2029 tiba-tiba dicopot dari jabatannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dia digantikan Guntur Hamzah yang merupakan Sekretaris Jenderal MK. Keputusan mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi baru itu disetujui oleh lima fraksi di Komisi III DPR.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut atas surat MK yang mengonfirmasi perihal kelanjutan masa jabatan tiga hakim konstitusi usulan DPR yakni, Arief Hidayat, Aswanto, dan Wahidudin Adams.

Baca juga: Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Problem utama keputusan ini adalah alasan yang melatarbelakangi pencopotan Aswanto.

Kompas.com (30/9/2022) melaporkan, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menyebut kinerja Aswanto mengecewakan. Menurut dia, Aswanto terlalu banyak membatalkan produk legislasi DPR. Itu sebabnya Aswanto dicopot dari jabatannya.

Bambang Wuryanto juga menganalogikan hubungan antara hakim konstitusi dan DPR seperti hubungan antara direksi perusahaan dan pemilik perusahaan. Selaku pemilik perusahaan, DPR berhak mengendalikan hakim MK.

Sementara, selaku bawahan DPR, putusan MK harus selalu sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan. Tidak boleh ada putusan yang diambil wakil DPR di MK yang bertentangan dengan kebijakan DPR. Begitu kira-kira logikanya.

Bila ditarik ke belakang, selaku orang yang diusulkan DPR untuk mengisi jabatan hakim konstitusi, Aswanto memang kerap menentang produk legislasi DPR. Hampir di setiap Putusan MK, Aswanto termasuk hakim konstitusi yang menyatakan bahwa produk legislasi DPR (undang-undang) bertentangan dengan konstitusi.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah sikap Aswanto terhadap UU Cipta Kerja. Di antara 8 hakim lainnya, dia termasuk hakim yang menyatakan bahwa undang-undang sapu jagat ini bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.

Sebuah sikap yang terang benderang bertentangan dengan kebijakan DPR.

Logical Fallacy

 

Alasan pencopotan itu jelas merupakan logical fallacy (sesat pikir). UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip demokrasi checks and balances. Artinya, setiap lembaga negara bekerja saling kontrol dan saling mengawasi satu sama lain.

Tidak ada lembaga yang lebih tinggi atau superior atas lembaga lainnya. Semua lembaga berdiri sejajar, sama rata.

Pasca-reformasi, salah satu alasan dibentuknya MK adalah dalam rangka mengawasi produk-produk legislasi DPR, DPD, dan Presiden selaku pembentuk undang-undang. Pengawasan ini dilakukan agar produk legislasi ketiga lembaga tersebut sejalan dengan semangat dan pasal-pasal konstitusi.

Baca juga: Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Aturan itu sangat tegas dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 itu berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang­-undang terhadap Undang­-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang­-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Karena itu, jika produk legislasi DPR banyak yang dibatalkan MK, harusnya bukan hakim konstitusi yang dievaluasi, apalagi sampai dicopot jabatannya.

Sebaliknya, kondisi ini seharusnya membuat DPR mawas diri. Jangan-jangan terlalu banyak kepentingan dalam produk legislasi mereka sehingga MK membatalkannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.