Kompas.com - 30/09/2022, 22:21 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disarankan segera mencari koalisi dengan partai politik (parpol) lain jika tak mau bertahan di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, PPP punya dua pilihan untuk menanggapi kondisi seperti ini.

Pertama, PPP bisa bergabung dengan poros Gondangdia yang tengah dijajaki oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

“PPP lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai calon presiden,” tutur Umam pada Kompas.com, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Gelar Mukernas Akhir Tahun, PPP Akan Bahas Soal Koalisi Pemilu 2024

Menurut Umam, bergabungnya PPP dengan poros Gondangdia tak akan menyebabkan split ticket voting atau kondisi di mana pemilih partai memberikan pilihan yang berbeda dalam gelaran pemilu.

Ia mengatakan, dengan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres, PPP lebih mudah mengkoordinir konstituennya.

“Mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam,” ujarnya.

Pilihan kedua, lanjut Umam, PPP punya kans diajak bergabung bersama PDI-P. Sebab, PDI-P yang merupakan partai nasionalis, butuh memperluas konstituen dari partai Islam.

“PDI-P membutuhkan legitimasi dukungan Islam moderat untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang,” ucapnya.

Ia menyampaikan, PPP pun punya utang politik dengan PDI-P. Sehingga, untuk membayar utang tersebut bisa jadi PPP memilih untuk bersama parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“PPP juga harus membayar utang budi PDI-P yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi parlementiary threshold di Pemilu 2019 lalu,” ujarnya.

Baca juga: PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Diketahui, PPP bakal menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) akhir 2022 atau awal 2023.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan, perhelatan tersebut bakal membahas banyak hal jelang Pemilu 2024, termasuk soal koalisi.

Saat ini, PPP telah bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Golkar di KIB.

Arsul menuturkan, Mukernas PPP ingin melihat apakah PPP tetap berada di KIB dan membantu memperbesar koalisi tersebut atau justru keluar mencari koalisi lain.

"Saya tidak mengatakan bahwa di Mukernas itu pasti akan kita evaluasi, dalam arti kemudian kita keluar dari KIB. Enggak gitu. Tapi pasti akan kita bicarakan," sebutnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Godel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Godel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Nasional
Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Nasional
KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Nasional
RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

Nasional
Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Nasional
1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Nasional
Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Nasional
Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Nasional
Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Nasional
BPOM Cabut Izin Edar Obat Sirup PT Rama Emerald Multi Sukses, Mengandung Cemaran EG-DEG

BPOM Cabut Izin Edar Obat Sirup PT Rama Emerald Multi Sukses, Mengandung Cemaran EG-DEG

Nasional
Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.