Kompas.com - 30/09/2022, 13:12 WIB
|

SIDOARJO, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan, ketentuan terkait pengisian posisi Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang sudah baik hendaknya tidak diubah demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Hal ini ia sampaikan merespons usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar anggota partai politik tidak dilarang menduduki kursi Dewan Gubernur BI melalui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPKS).

"Jangan sampai kita itu hal yang sudah baik dibuat menjadi tidak baik. Yang penting kita begini, jangan mengurangi kepercayaan masyarakat nasional maupun internasional," kata Ma'ruf di Sidoarjo, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ma'ruf mengatakan, ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang berlaku saat ini dibuat untuk menjadikan BI sebagai lembaga independen agar dipercaya masyarakat.

"Dulu kan kita buat seperti ini untuk memberikan kepercayaan ya pada lembaga yang dia memang harus independen, nah kita ikuti yang penting jangan sampai merusak," ujar dia.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti usul tersebut karena usulan itu memang menjadi kewenangan DPR sebagai lembaga legislaitf.

"Nanti kita ikuti coba bagaimana nanti pembicaraan-pembicaraan lanjut di DPR. Karena ini kan kewenangan DPR, ya DPR seperti apa dan nanti dialognya dengan pemerintah sperti apa," kata Ma'ruf.

Ketentuan bahwa pimpinan BI tak boleh dijabat oleh anggota partai politik yang tertuang di UU BI dihapus lewat RUU PPKS.

Sebelumnya, ketentuan itu diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Baca juga: Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Maruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Pasal tersebut mengatur tiga larangan untuk pimpinan BI atau Dewan Gubernur BI.

“Anggota dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang (a) mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga, (b) merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut,” tulis Pasal 47 Ayat (1) UU Bank Indonesia dikutip Kamis (29/9/2022).

“(c) menjadi pengurus dan atau anggota partai politik,” bunyi ketentuan tersebut.

Sementara itu, RUU PPKS Pasal 47 Ayat (1) berbunyi: Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:

a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga dan atau,

b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

Baca juga: Rupiah Menguat Tipis di Pasar Spot, tapi Melemah ke Rp 14.247 per Dollar AS di Kurs Tengah BI

Tak tampak lagi huruf c yang melarang pimpinan BI berlatar belakang sebagai anggota parpol tertentu.

Adapun Dewan Gubernur BI terdiri dari Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Deputi Gubernur BI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Nasional
Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Nasional
Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama Hasil Musra Hongkong

Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama Hasil Musra Hongkong

Nasional
Bharada E Sebut Ricky Rizal Sempat Ingin Tabrakkan Mobil yang Ditumpangi Bersama Yosua

Bharada E Sebut Ricky Rizal Sempat Ingin Tabrakkan Mobil yang Ditumpangi Bersama Yosua

Nasional
Kritik Menkes, Kuasa Hukum Korban Gagal Ginjal: Kerusakan Permanen, Jauh dari Sembuh!

Kritik Menkes, Kuasa Hukum Korban Gagal Ginjal: Kerusakan Permanen, Jauh dari Sembuh!

Nasional
Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Nasional
Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

Nasional
Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Nasional
Jamin Kualitas SDM Aparatur, LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada 44 Lembaga Pelatihan

Jamin Kualitas SDM Aparatur, LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada 44 Lembaga Pelatihan

Nasional
Keluarga Korban Harap Penyakit Ikutan Gagal Ginjal Bisa Dirawat Intensif dan Tak Dibebankan Administrasi

Keluarga Korban Harap Penyakit Ikutan Gagal Ginjal Bisa Dirawat Intensif dan Tak Dibebankan Administrasi

Nasional
Bharada E Akui Sempat Bohongi Kapolri soal Kematian Brigadir J karena Diperintah Sambo

Bharada E Akui Sempat Bohongi Kapolri soal Kematian Brigadir J karena Diperintah Sambo

Nasional
Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Nasional
PKS Soroti 'Umur Pendek' Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

PKS Soroti "Umur Pendek" Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

Nasional
Ingatkan Bahlil soal Target Investasi, Jokowi: Kalau Tak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Ingatkan Bahlil soal Target Investasi, Jokowi: Kalau Tak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Turun

Nasional
Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.