Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal Capres PDI-P 2024 dan Pertaruhan Trah Soekarno di Partai Banteng

Kompas.com - 30/09/2022, 05:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan belum juga mengumumkan calon presiden (capres) yang akan mereka usung pada Pemilu 2024.

Ditegaskan berulang kali oleh para elite partai banteng, perihal pencapresan menjadi wewenang ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Sejauh ini, dua nama digadang-gadang menjadi capres terkuat PDI-P, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Meski demikian, belakangan, gelagatnya PDI-P lebih memihak ke Puan, sang putri mahkota.

Spekulasi ini bukan tanpa alasan. Sejak beberapa bulan lalu, Puan mendapat tugas khusus yang dimandatkan langsung oleh sang ibunda, Megawati, pemegang tahta tertinggi partai.

Baca juga: Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Ketua DPP PDI-P itu diperintahkan melakukan safari politik ke partai-partai lain dalam rangka persiapan menuju 2024.

Tak hanya itu, Puan juga dipercaya oleh Mega buat keliling Indonesia, bertemu kader-kader PDI-P di daerah.

“Ya pertama sebagai Ketua DPP partai, sebagai Ketua DPR, saya ditugaskan, inget ya ditugaskan Ibu Ketua Umum (Megawati) untuk muter-muter, untuk ketemu sama keluarga besar PDI Perjuangan,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).

Paling baru, terungkap adanya sejumlah kader PDI-P yang mengupayakan pencapresan Puan dengan membentuk forum bernama Dewan Kolonel.

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya berjumlah 12 kader PDI-P di antaranya Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Baca juga: Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Pembentukan Dewan Kolonel telah direstui oleh Puan. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas putri Megawati itu di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkanmya ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa struktur Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART PDI-P. Namun, forum itu tak akan dibubarkan karena dianggap sebatas guyonan.

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022)

Lain Puan, lain lagi dengan Ganjar. Gubernur Jawa Tengah itu seakan semakin terpinggirkan dari radar pencapresan partainya sendiri.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com