Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Kompas.com - 29/09/2022, 22:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membantah informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dapat kembali aktif menjadi polisi berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, meski sudah dihukum pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Adapun informasi Ferdy bisa kembali aktif jadi polisi muncul setelah adanya video viral yang memperlihatkan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017 Gatot Nurmantyo memberikan pemaparan saat menjadi narasumber di suatu acara.

“Meskipun dipecat, setelah tiga tahun Ferdy Sambo masih bisa aktif lagi melalui Peraturan Kapolri. Gatot Nurmantyo nilai ini kurang ajar,” tulis narasi dalam akun video tersebut.

Baca juga: Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Dilihat dalam video tersebut, Gatot menilai bahwa Perpol 7/2022 harus direvisi.

Sebab, menurut Gatot, ada potensi Ferdy Sambo dapat kembali menjadi anggota Polri meski sudah dipecat.

“Yang lebih parah lagi, mudah-mudahan saya lupa, itu tiga tahun kemudian, Kapolri boleh meninjau ulang. Saya enggak tahu pasal berapa, itu bisa,” ucap Gatot seperti dilihat dalam video itu.

Baca juga: Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Ia pun meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meninjau ulang perpol itu.

“Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden kan. Nah sekarang presiden sudah memberhentikan, 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi,” imbuh dia

Tanggapan Polri

Atas adanya video tersebut, Polri pun membantah. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, putusan pemecatan Ferdy Sambo sudah sah dan bersifat mengikat.

“Untuk keputusan sidang banding secara materil dan formil semua sudah terpenuhi dan bersifat final dan mengikat sesuai Perpol 7 tahun 2022,” kata Dedi saat dihubungi, Kamis (29/9/2022).

Dedi pun menjelaskan, dalam Pasal 83 Perpol 7 tahun 2022 disebutkan bahwa proses peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Kapolri terhadap putusan yang bermasalah.

“Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan oleh Kapolri apabila terdapat kekeliruan dalam penjatuhan sanksi Kode Etik Profesi Polri yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk Kapolri,” tutur dia.

Baca juga: Babak Baru Kasus Brigadir J, Saat Eks Pentolan KPK Bela Ferdy Sambo dan Istrinya

Dengan demikian, hanya Kapolri yang dapat memberikan peninjauan kembali kepada putusan yang dinilainya memiliki kekeliruan.

Dedi juga menambahkan bahwa pihak pelanggar, yakni dalam kasus ini adalah Ferdy Sambo, tidak memiliki hak mengajukan sidang komisi kode etik Penijauan Kembali.

“Sedangkan pihak pelanggar tidak memiliki hak untuk mengajukan KKEP PK,” ucap dia.

Ferdy Sambo dipecat

Diketahui, Ferdy Sambo telah dipecat melalui sidang etik yang digelar pada 25-26 Agustus 2022.

Ferdy Sambo menjalani sidang KKEP setelah ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya yang bernama Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ferdy Sambo juga diketahui telah kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J.

Baca juga: Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Selain itu, banding yang diajukan Sambo atas putusan pemecatan itu juga telah ditolak melalui sidang banding yang digelar 19 September 2022.

“Menolak permohonan banding pemohon banding,” kata pimpinan sidang komisi banding Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Dengan demikian, Ferdy Sambo saat ini sudah resmi dipecat. Mantan Kadiv Propam itu juga telah menerima hasil petikan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.