Kompas.com - 29/09/2022, 20:12 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak ingin mencoba penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) baru.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, pihaknya tetap ingin membentuk koalisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

“Banyak hal sudah kami sepakati, seperti disampaikan Mas Willy (Ketua DPP Nasdem Willy Aditya) kan sudah (tinggal) 20 persen (kesepakatan koalisi),” tuturnya ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

“Ya mengapa kita mengulang dari nol? Karena saat ini (kesepakatan) sudah 80 persen,” ujarnya.

Baca juga: Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Namun demikian, Herzaky menyampaikan, penjajakan tersebut tak lantas menutup komunikasi ketiga partai politik (parpol) dengan pihak lain.

“Jangan kemudian malah saya tidak koalisi dengan dia, jadi menutup komunikasi. Tutup silaturahmi, kan enggak gitu,” ucapnya.

Herzaky menegaskan, pihaknya masih fokus untuk mendorong tercapainya koalisi bersama PKS, dan Partai Nasdem.

Ia menyebutkan, Partai Demokrat belum membuka kemungkinan pembentukan koalisi dengan parpol lain sebelum keputusan akhir proses penjajakan tersebut.

“Enggak ada itu (pilihan) keluar (dari penjajakan). Kami setia, fokus. Sudah semakin dekat tercapai kesepakatan untuk finalisasi dan deklarasinya,” imbuh dia.

Baca juga: Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Ditemui terpisah, Willy mengungkapkan bahwa salah satu tantangan pembentukan koalisi adalah penentuan pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga Parpol belum menyetujui siapa pasangan calon (paslon) yang bakal didorong untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Banyak faktor. Ada faktor capres, ada faktor cawapres, ada faktor platform, ada faktor momentum, ada banyak faktor ini kemudian terus dimatangkan," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Digital Forensik

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Digital Forensik

Nasional
Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Nasional
KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.