Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inflasi Indonesia Terjaga, Jokowi: Menkeu dan BI Berjalan Beriringan

Kompas.com - 29/09/2022, 12:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kekompakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia yang dinilainya mampu menjaga inflasi di Indonesia di angka 4,6 persen.

Menurut Jokowi, inflasi dapat dijaga karena Kementerian Keuangan selaku otoritas pemegang fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berjalan beriringan.

"Kenapa bisa kita jaga seperti ini? Karena, menurut saya, antara otoritas pemegang fiskal APBN, yaitu Bu Menteri Keuangan dengan bank sentral yaitu BI berjalannya beriringan, rukun, sinkron," kata Jokowi dalam acara UOB Economic Outlook 2023, Kamis (29/9/2022).

Jokowi mengatakan, hubungan sinkron antara otoritas moneter dan fiskal kerap kali tidak ditemukan di negara-negara lain.

"Bank sentralnya naikin bunga, menteri keuangannya naikin defisit. Menaikkan defisit itu artinya apa, kan menggerojokan uang lebih banyak ke pasar, artinya ya menaikkan inflasi. Yang satu ngerem inflasi, yang satu menggerojokkan inflasi," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Sementara itu, Jokowi menilai Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bekerja secara rukun, sinkron, dan konsolidatif sehingga inflasi tetap terjaga.

Ia menyebutkan, APBN yang disusun oleh Kementerian Keuangan juga memiliki tujuan untuk menyehatkan.

Mantan Wali Kota Solo itu mengakui, banyak pihak yang menyarankan dirinya supaya defisit APBN kembali diperbolehkan di atas 3 persen seperti pada saat krisis dengan alasan menumbuhkan ekonomi.

Namun, ia tetap bertahan agar tetap di bawah 3 persen.

"Saya diskusi dengan Bu Menteri Keuangan, beliau menyampaikan alasan banyak, ya kita putuskan tetap di bawah 3 persen saja, yang penting APBN kita harus sehat," kata Jokowi.

"Dan bank sentral saya melihat hati-hati, prudent, menyesuaikan situasi, tetapi juga konsisten juga kepada pelaku-pelaku industri yang paling penting adalah bisa menjaga stabilitas," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com