Subandi Rianto
Sejarawan, Pekerja Media

Sejarawan, Alumnus Pascasarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada

Seteru Sekutu Militer dengan Parlemen

Kompas.com - 29/09/2022, 05:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KERIBUTAN antara politisi PDIP Effendi Simbolon dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan kita bahwa relasi militer dengan parlemen di negara ini masih memiliki pekerjaan rumah terkait manajemen komunikasi yang baik.

Musababnya, anggota Komisi 1 DPR-RI ini menyampaikan kritik terhadap konflik internal militer yang ditanggapi secara reaktif oleh KSAD.

Video orasi KSAD kemudian diikuti dengan kecaman dari anggota militer beredar luas dan masif di media sosial.

Namun, yang publik lupa, kritik Effendi Simbolon terhadap militer dilakukan dalam forum resmi rapat antara legislatif dengan eksekutif. Parlemen merupakan simbol dari kamar demokrasi untuk debat-debat politik yang membangun.

Hanya saja, catatan bagi banyak politisi parlemen negeri ini untuk belajar menggunakan kata-kata santun. Sebaliknya, catatan juga bagi petinggi militer untuk tidak reaktif terhadap politik.

Banyak pengamat menafsirkan video orasi KSAD yang diikuti kecamatan serupa dari anggota-anggota militer sebagai upaya “tentara berpolitik”. Ekses negatif ini perlu diantisipasi agar masalahnya tidak melebar dan terulang kembali.

Pada posisi ini kita patut berterima kasih dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang tetap tenang fokus pada profesionalisme.

Panglima TNI tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencemari politik dan/atau melakukan upaya balik untuk mengintervensi politik.

Profesionalisme ini diperlukan mengingat menjadi tentara profesional adalah pekerjaan rumah jangka panjang bagi militer Indonesia.

Pada 17 Oktober 1952, saat Soekarno masih memegang kepemimpinan di republik ini, Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH Nasution bersama dengan tujuh perwira lainnya melakukan protes mengelar tank dengan diarahkan moncongnya ke Istana Presiden menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).

Penyebabnya sederhana, konflik internal di tubuh militer merembet ke parlemen. Sehingga politisi di DPRS ikut-ikutan mengomentari konflik internal militer.

Konflik ini diawali keinginan Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel AH Nasution mengembalikan tentara menjadi lebih profesional.

Karena pada masa itu banyak petinggi-petinggi militer menjabat di posisi politik sehingga membuat tupoksi angkatan darat menjadi tidak fokus.

Ide ini ternyata membuat internal AD bergejolak. Kolonel Bambang Supeno mengirim surat ke DPRS dan menganggap kinerja Nasution tak becus.

Peristiwa 17 OktoberDok. Kompas Peristiwa 17 Oktober
Puncaknya DPRS kemudian membahas persoalan ini dan mengeluarkan mosi, hingga membuat perwira-perwira militer meluapkan emosinya dengan menggelar alat-alat perang di depan Istana Merdeka (Kompas.com, 17/10/2018).

Menghadapi gertakan petinggi militer, Soekarno menolak permintaan Nasution untuk membubarkan DPR. Soekarno beralasan dirinya tak ingin disebut fasis karena membubarkan lembaga legislatif.

Konflik militer dengan parlemen tahun 1952 ini berakhir dengan dicopotnya Nasution dari jabatan KSAD dan disepakatinya Piagam Keutuhan Angkatan Darat sebagai hasil pertemuan Yogyakarta (Kompas.com, 17/10/2018)

Peristiwa 17 Oktober 1952, tak sepenuhnya memupus relasi antara militer dengan parlemen. Sejarah mencatat justru di kemudian hari, AH Nasution yang pernah dicopot Soekarno dan kemudian diangkat kembali dalam jabatan petinggi militer, kemudian melontarkan gagasan Dwifungsi ABRI.

Pada 12 November 1958, di Akademi Militer Nasional (AMN) Nasution melontarkan gagasan Dwifungsi ABRI yang gaungnya kemudian ditangkap dalam sidang-sidang MPRS.

Puncaknya ketika Soekarno lengser dan digantikan Soeharto, secara cepat kemudian militer menguasai posisi-posisi penting di parlemen dan dengan dukungan Fraksi Golongan Karya menjadi fraksi mayoritas.

Selama lebih dari 30 tahun, Soeharto dan militer menikmati dan melanggengkan simbiosis mutualisme dengan parlemen.

Kondisi ini memberikan romantisme besar bagi kalangan militer untuk terus membangun relasi dengan politik pascaruntuhnya orde baru.

Tak heran setelah reformasi bergulir, pucuk-pucuk partai politik parlemen masih dihiasi taburan bintang purnawirawan.

Bahkan secara periodik, posisi Panglima TNI seringkali masuk dalam radar-radar survei calon presiden.

Tak hanya Jenderal Andika Perkasa yang menjadi bakal calon presiden Nasdem. Pendahulunya, Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNI juga sesekali namanya muncul dalam survei-survei politik.

Kondisi ini, sekali lagi, pada posisi pascareformasi, memberikan pekerjaan rumah bagi petinggi militer untuk menjaga jarak dengan politik.

Militer perlu berfokus pada profesionalisme prajurit, tidak perlu bertindak layaknya politisi. Jika politisi terbiasa mengumbar suara, ya memang parlemen adalah kamar demokrasi tempat ide dan gagasan diadu.

Adagium tentara berpolitik berbahaya bagi demokrasi berlandaskan dari masa kelam Orde Baru. Seteru politik disikat tak hanya di parlemen, bahkan di jalanan.

Partai-partai oposisi masa Orde Baru dibonsai dan suara-suara yang mengkritik pemerintah dituduh subversif. PPP dibonsai dan Kongres PDIP dirusuhi. Sementara para pengkritik, nama-nama mereka menghilang.

Tak hanya soal intervensi militer terhadap politik, hari-hari ini publik juga dikejutkan anomali oknum militer mengumbar senjata di jalan tol memunculkan kekhawatiran akan hadirnya kembali arogansi jalanan.

Kita perlu mengingatkan agar militer kembali berfokus menata internal dan mengelola dengan baik pola komunikasinya kepada publik.

Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menghadiri rapat di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menghadiri rapat di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).
Pada akhirnya memang KSAD Jenderal Dudung dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah duduk bersama menampilkan keharmonisasn di depan parlemen dengan didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Namun, pekerjaan rumah komunikasi militer sebagai entitas profesional dengan parlemen sebagai pilar demokrasi perlu dikelola dengan baik.

Terlebih survei terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan institusi TNI pada posisi pertama lembaga negara yang dipercaya anak muda. Skornya tidak main-main nyaris sempurna diangka 93,5 persen.

Berbanding terbalik dengan DPR diurutan buncit. Posisi tiga dari bawah terdapat institusi Polri yang sedang diterpa konflik internal (Kompas.com, 27/09/22).

Singkatnya, publik lebih percaya TNI ketimbang Polri dalam menjaga marwah institusi. Kita perlu bersama-sama menjaga agar TNI terus profesional dan terhindar dari kepentingan politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi 'King Maker' Pilpres 2024

Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi "King Maker" Pilpres 2024

Nasional
Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat 'Prank', yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat "Prank", yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Tim Gabungan Distribusikan Bantuan ke 2 Kecamatan Terdampak Gempa Cianjur

Tim Gabungan Distribusikan Bantuan ke 2 Kecamatan Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Polri Berada di Bawah DPR

Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Polri Berada di Bawah DPR

Nasional
Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Nasional
PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

Nasional
Jusuf Kalla Sebut PMI Akan Lipat Gandakan Pasokan Air Bersih di Cianjur

Jusuf Kalla Sebut PMI Akan Lipat Gandakan Pasokan Air Bersih di Cianjur

Nasional
ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

Nasional
Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokrat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokrat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Nasional
Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Nasional
Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Nasional
KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

Nasional
KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.