Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Subandi Rianto
Sejarawan, Pekerja Media

Sejarawan, Alumnus Pascasarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada

Seteru Sekutu Militer dengan Parlemen

Kompas.com - 29/09/2022, 05:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KERIBUTAN antara politisi PDIP Effendi Simbolon dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan kita bahwa relasi militer dengan parlemen di negara ini masih memiliki pekerjaan rumah terkait manajemen komunikasi yang baik.

Musababnya, anggota Komisi 1 DPR-RI ini menyampaikan kritik terhadap konflik internal militer yang ditanggapi secara reaktif oleh KSAD.

Video orasi KSAD kemudian diikuti dengan kecaman dari anggota militer beredar luas dan masif di media sosial.

Namun, yang publik lupa, kritik Effendi Simbolon terhadap militer dilakukan dalam forum resmi rapat antara legislatif dengan eksekutif. Parlemen merupakan simbol dari kamar demokrasi untuk debat-debat politik yang membangun.

Hanya saja, catatan bagi banyak politisi parlemen negeri ini untuk belajar menggunakan kata-kata santun. Sebaliknya, catatan juga bagi petinggi militer untuk tidak reaktif terhadap politik.

Banyak pengamat menafsirkan video orasi KSAD yang diikuti kecamatan serupa dari anggota-anggota militer sebagai upaya “tentara berpolitik”. Ekses negatif ini perlu diantisipasi agar masalahnya tidak melebar dan terulang kembali.

Pada posisi ini kita patut berterima kasih dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang tetap tenang fokus pada profesionalisme.

Panglima TNI tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencemari politik dan/atau melakukan upaya balik untuk mengintervensi politik.

Profesionalisme ini diperlukan mengingat menjadi tentara profesional adalah pekerjaan rumah jangka panjang bagi militer Indonesia.

Pada 17 Oktober 1952, saat Soekarno masih memegang kepemimpinan di republik ini, Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH Nasution bersama dengan tujuh perwira lainnya melakukan protes mengelar tank dengan diarahkan moncongnya ke Istana Presiden menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).

Penyebabnya sederhana, konflik internal di tubuh militer merembet ke parlemen. Sehingga politisi di DPRS ikut-ikutan mengomentari konflik internal militer.

Konflik ini diawali keinginan Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel AH Nasution mengembalikan tentara menjadi lebih profesional.

Karena pada masa itu banyak petinggi-petinggi militer menjabat di posisi politik sehingga membuat tupoksi angkatan darat menjadi tidak fokus.

Ide ini ternyata membuat internal AD bergejolak. Kolonel Bambang Supeno mengirim surat ke DPRS dan menganggap kinerja Nasution tak becus.

Peristiwa 17 OktoberDok. Kompas Peristiwa 17 Oktober
Puncaknya DPRS kemudian membahas persoalan ini dan mengeluarkan mosi, hingga membuat perwira-perwira militer meluapkan emosinya dengan menggelar alat-alat perang di depan Istana Merdeka (Kompas.com, 17/10/2018).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com