PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi "Presidential Threshold"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengeklaim tak diberi ruang pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

Ia mengatakan, secara tiba-tiba mendapat undangan dari MK soal agenda putusan uji materi PT 20 persen yang bakal berlangsung Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

“Seyogianya setelah proses sidang pemeriksaan pendahuluan, dilakukan pembuktian atas dalil yang kami sampaikan sebagai pemohon. Misalnya dengan menghadirkan ahli yang telah kami siapkan,” tutur Zainudin dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

“Ini kok bisa langsung sidang pembacaan putusan. Kami sangat kaget dengan cara kerja MK yang seperti ini,” sebutnya.

Ia merasa PKS tak diberi hak untuk didengarkan secara seimbang atau asas audi et alteram partem.

Menurutnya, ruang persidangan MK terbuka untuk mendiskusikan angka PT yang rasional dan proporsional dengan melibatkan partisipasi publik.

Zainudin mengatakan, PT seolah menjadi obyek yang haram untuk dibicarakan, baik di ruang parlemen maupun MK.

“Padahal tawaran yang disampaikan PKS berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang menghendaki PT 0 persen, dan berbasis teori ilmiah,” ujar dia.

Baca juga: PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, meski Ikut Membuat UU Pemilu

Ia menegaskan, tujuan pengajuan uji materi PT 20 persen adalah untuk mencari angka rasional dan rasional yang diinginkan masyarakat. Bukan untuk menghapuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden itu sendiri.

Zainudin menilai, MK sebagai harapan terakhir untuk mengubah aturan tersebut tak boleh mengabaikan hak pemohon.

“Apabila diskusi tersebut tertutup di DPR dengan dikeluarkannya revisi UU Pemilu dari Prolegnas Prioritas, maka seharusnya gunanya peradilan seperti MK yang membuka kembali diskusi tersebut. Ini MK justru ikut menutupnya,” ujarnya dia.

Diketahui PKS mengajukan gugatan uji materi soal PT ke MK pada 6 Agustus 2022.

Baca juga: PKS Bantah Gugat Presidential Threshold 20 Persen karena Sulit Cari Koalisi

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya harus memiliki 20 persen kursi di DPR RI atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, gugatan diajukan agar syarat pencalonan presiden bisa diturunkan. Tujuannya, untuk memberikan lebih banyak pilihan capres-cawapres pada masyarakat.

Sebab, menurutnya, dengan ketentuan PT saat ini membuat kandidat capres-cawapres menjadi terbatas.