Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komunikasi Politik Puan Kurang Merakyat, Pengamat: Karena Belum Pernah Jabat Posisi Strategis

Kompas.com - 28/09/2022, 18:22 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro menilai komunikasi politik Ketua DPP PDI-P Puan Maharani kurang merakyat karena belum pernah menduduki jabatan strategis.

Ia mengatakan anak Megawati Soekarnoputri itu tak punya cukup pengalaman memegang jabatan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Baca juga: PDI-P Sebut Puan Bakal Temui Airlangga Hartarto Pekan Depan

“Memang di pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator PMK dan saat ini Ketua DPR,” tutur Bawono pada Kompas.com, Rabu (28/9/2022).

“Tapi jabatan-jabatan ini tidak cukup strategis dalam konteks untuk menunjukan sesuatu capaian kerja pada publik,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat Puan tak punya cukup ruang berinteraksi dengan masyarakat.

Baca juga: Puan Lempar Kaus Sambil Cemberut ke Warga, Ada Apa?

“Sehingga cukup berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi politik Puan pada warga akar rumput,” ujarnya.

Dalam pandangannya, baru belakangan ini ketika didukung oleh sejumlah elite PDI-P untuk menjadi kandidat calon presiden (capres), Puan giat melakukan kunjungan ke masyarakat.

Ia menyarankan agar Puan menggunakan kesempatan itu dengan baik untuk belajar dan menyerap aspirasi rakyat.

“Diperlukan sekali kesabaran dan kesungguhan untuk mendengarkan, berbeda dengan berkomunikasi kepada sesama elit politik,” tandasnya.

Baca juga: Tips dari Pengamat Politik untuk Puan Maharani jika Mau Punya Elektabilitas Tinggi

Diketahui Puan kembali menjadi sorotan publik karena videonya membagikan kaos ke masyarakat dengan raut muka cemberut.

Dalam video yang beredar, Puan nampak memberikan kaos dengan melempar.

Sikap Puan lantas menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, mengingat ia digadang-gadang bakal menjadi capres PDI-P, dan menjadi pesaing Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Selain itu Puan juga kerap menyampaikan bahwa PDI-P adalah partai wong cilik, atau partai masyarakat kecil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com