Kompas.com - 28/09/2022, 18:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, jumlah biaya yang digelontorkan negara untuk penanganan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung tembus Rp 7,7 triliun.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Eva Susanti mengungkapkan, besarnya pendanaan itu tak lepas dari tingginya penyakit kardiovaskular di Indonesia.

Baca juga: Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Data dari Global Burden of Disease atau GBD dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) tahun 2014 dan 2019 menyebut, penyakit jantung menjadi penyebab kematian Penyakit Tidak Menular (PTM) terbesar di Indonesia.

"Pembiayaan kesehatan terbesar diduduki oleh permasalahan-permasalahan kardiovaskular, yaitu sekitar Rp 7,7 triliun (data BPJS tahun 2021)," kata Eva Susanti dalam konferensi pers secara daring, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Apakah Es Teh Manis Berbahaya untuk Kesehatan Jantung?

Selain penyakit jantung, pembiayaan kesehatan kedua tertinggi adalah pembiayaan untuk kanker senilai Rp 3,1 triliun, stroke Rp 1,9 triliun, dan gagal ginjal Rp 1,6 triliun.

"Inilah yang menyebabkan permasalahan. Kalau kita bisa kita turunkan prevalensinya, ini akan menghemat pembiayaan negara. Nantinya bisa kita alihkan anggarannya untuk modal pembangunan di bidang yang lain," ucap Eva.

Baca juga: 4 Efek Minuman Manis Pada Risiko Penyakit Jantung

Eva menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab makin tingginya penyakit kardiovaskular. Penyakit ini memang dipengaruhi oleh tekanan darah tinggi (hipertensi), obesitas, diabetes, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik.

Data Kemenkes menunjukkan, jumlah penderita hipertensi meningkat di kisaran 600 juta - 1 miliar orang dari tahun 1980-2021. Penderita diabetes pun meningkat sebesar 50 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Baca juga: 8 Penyebab Nyeri Dada yang Bukan Serangan Jantung

Lalu, prevalensi perokok anak berusia 10-18 tahun juga meningkat. Pada 2013 prevalensi perokok anak mencapai 7,20 persen, kemudian naik menjadi 8,80 persen tahun 2016, 9,10 persen pada 2018, dan 10,70 persen pada tahun 2019.

Jika tidak dikendalikan, prevalensi perokok anak akan meningkat hingga 16 persen di tahun 2030.

"Kemudian juga terjadi peningkatan hampir 200 persen untuk yang merokok menggunakan rokok elektrik, ini juga menjadi persoalan utama," tutur Eva.

Baca juga: Berbagai Dalih Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK: Jantung Bocor hingga Kaki Bengkak

Lebih lanjut dia menjelaskan, hanya 3 dari 10 penderita PTM yang terdeteksi, mengingat sakit karena PTM biasanya tidak memiliki gejala yang signifikan hingga terjadi komplikasi.

Ironisnya kata Eva, hanya 1 dari 3 penderita PTM yang berobat secara teratur.

"Tentu persoalan ini harus kita jawab bagaimana faktor-faktor risiko tadi dicegah, seperti hipertensi, obesitas, merokok, konsumsi alkohol menyebabkan seluruh permasalahan penyakit tidak menular," sebut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Nasional
Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Nasional
Jokowi Diminta Perintahkan Kapolri Tangkap Pihak yang Terlibat Tambang Ilegal

Jokowi Diminta Perintahkan Kapolri Tangkap Pihak yang Terlibat Tambang Ilegal

Nasional
Berbekal LHP yang Ditandatangani Sambo, Kapolri Diminta Tindak Lanjuti Soal Setoran Terkait Tambang Ilegal

Berbekal LHP yang Ditandatangani Sambo, Kapolri Diminta Tindak Lanjuti Soal Setoran Terkait Tambang Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.